
Silahturahmi Nasional IKWI, Ketua Umum Tekankan Solidaritas dan Profesionalisme
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
SEMARANG –Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau akrab disapa Mbak Ita, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pemerintah Kota Semarang. Pemanggilan ini menandai langkah penting dalam proses penyidikan kasus korupsi yang tengah diusut oleh lembaga antirasuah tersebut.
di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (31/7/2024), Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 08.02 WIB. Mengenakan jaket hitam dan kerudung krem, Ita menunggu di ruang resepsionis sebelum memasuki ruang pemeriksaan sekitar pukul 08.59 WIB. Keberadaannya di KPK kali ini didampingi oleh suaminya, Awlin Basri, yang juga mengenakan jaket hitam.
Kehadiran Ita di KPK hari ini merupakan tindak lanjut dari panggilan sebelumnya yang tidak bisa dipenuhi. Pada Selasa (30/7), Ita sempat meminta penjadwalan ulang pemeriksaan dengan alasan harus menghadiri rapat penting terkait pengesahan RAPBD 2024 di DPRD Kota Semarang. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengonfirmasi bahwa permintaan penjadwalan ulang tersebut telah diterima, dan hari ini merupakan jadwal baru yang disepakati.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Tessa Mahardika menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. “Kami telah mengirimkan SPDP kepada beberapa orang, termasuk empat tersangka yang terlibat,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/7).
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pemkot Semarang ini mencakup tiga perkara utama, yaitu pengadaan barang dan jasa, pemerasan, serta dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam penyidikan ini, KPK juga telah melakukan langkah pencegahan terhadap empat orang yang terkait dengan kasus tersebut. Tessa menjelaskan bahwa pencegahan dilakukan terhadap dua penyelenggara negara dan dua pihak swasta.
Pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mendalami lebih lanjut peran dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Dengan kehadiran Hevearita Gunaryanti Rahayu di KPK hari ini, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan kejelasan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki. KPK berkomitmen untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa setiap tindakan korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal.
Kasus ini menjadi perhatian publik, dan perkembangan selanjutnya akan terus dipantau untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang.
(N/014)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan KriminalJakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan KriminalJAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
PolitikJAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan KriminalBANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
PemerintahanMEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan KriminalJAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
PemerintahanJAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
EkonomiJAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan