JAKARTA –Anggota DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengungkapkan adanya penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh sejumlah orang tua siswa. Pernyataan ini muncul setelah laporan yang menunjukkan bahwa KJP, yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak, malah dimanfaatkan untuk tujuan pribadi seperti kredit motor dan barang-barang lain yang tidak terkait dengan pendidikan.
Dalam wawancara dengan wartawan pada Senin (29/7), Johnny mengungkapkan keprihatinannya terkait praktik yang mengkhawatirkan ini. Menurutnya, ada banyak kasus di mana KJP, yang seharusnya digunakan untuk keperluan pendidikan, malah “digadaikan” kepada pemberi utang. “Jadi banyak KJP yang dipakai orang tua bukan untuk anak di bidang pendidikan, tapi untuk kredit motor, kredit TV, kredit baju, dan itu uangnya berbunga,” ujar Johnny.
Johnny menjelaskan bahwa sejumlah orang tua siswa memanfaatkan uang bulanan Rp 350 ribu dari KJP untuk membeli barang-barang pribadi yang tidak berkaitan dengan pendidikan anak. Uang KJP ini dipinjamkan kepada seseorang dan digunakan untuk membayar cicilan kredit dengan bunga. “Mereka pinjam sama seseorang, pembayarannya pakai itu (KJP), setiap bulan itu diambil. Nah, makanya dengan cara seperti itu, itu pun bunga, mereka bayar bunga lagi,” jelasnya.
Politisi dari PDIP ini menunjukkan rasa heran dan keprihatinan, karena di saat pemerintah berusaha memberikan kemudahan pendidikan melalui KJP, ternyata ada penyalahgunaan yang merugikan program tersebut. Johnny bahkan mengusulkan solusi drastis untuk mengatasi masalah ini. “Bisa bayangin, masa udah dapat KJP, ijazah masih ditahan. Berarti enggak dia gunakan. Makanya menurut aku lebih bagus digratiskan aja sekolah-sekolah ini. Tarik lagi itu yang namanya KJP itu. Gak guna,” tuturnya.
Dia menilai bahwa menggratiskan sekolah bisa menjadi solusi efektif untuk mencegah penyalahgunaan KJP. Johnny berpendapat bahwa jika pendidikan dijamin gratis, maka tidak ada lagi alasan bagi orang tua siswa untuk menyalahgunakan KJP. “Iya, gratiskan sekolah, karena kan besar nih kalau menggratiskan. Karena fakta di lapangan (KJP) banyak disalahgunakan. Bukan untuk peruntukan anak-anak,” lanjutnya.
Keprihatinan Johnny Simanjuntak ini menyoroti pentingnya pengawasan dan reformasi dalam program KJP untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
(N/014)
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
JAKARTA Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan temuan mengejutkan terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di selu
Peristiwa
