Kisruh Kenaikan BBM & Pajak: Belanja Makin Sulit Bagi Warga RI

BITVONLINE.COM MEDAN -Wacana pemerintah untuk menaikkan harga-harga energi bersubsidi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik, serta kemungkinan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sorotan utama di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana, menyampaikan kekhawatiran bahwa kenaikan tarif-tarif operasional tersebut dapat memperburuk kondisi ekonomi yang sudah terpuruk. “Kalau terjadi kenaikan tarif listrik atau tarif bahan bakar, ini menjadi masalah serius,” ujar Danang. 

Peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa tahun terakhir dan gulung tikarnya sejumlah industri telah menyebabkan merosotnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari data deflasi dalam dua bulan terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen (IHK) mengalami deflasi sebesar 0,08% secara bulanan per Juni 2024, turun dari 0,03% pada Mei 2024.

Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat lonjakan signifikan jumlah tenaga kerja yang terdampak PHK, mencapai 27.222 orang pada periode Januari-Mei 2024, meningkat 48,48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Danang menekankan bahwa pengusaha khawatir tidak hanya terhadap kenaikan tarif energi, tetapi juga terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Meskipun setoran PPN dalam negeri telah turun 9,1% hingga Mei 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, kebijakan ini dapat mempengaruhi daya saing dan kemampuan industri dalam membayar pajak.

Pemerintah, di bawah arahan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, sedang mengevaluasi kenaikan harga BBM untuk Juli 2024. Namun, belum ada kepastian mengenai langkah konkret yang akan diambil terkait hal ini.

Sementara itu, terkait dengan kenaikan tarif PPN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa keputusan final ada di tangan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Saya menyerahkan keputusan tentang PPN kepada pemerintahan baru,” ujarnya.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi tahun depan akan melibatkan proses koordinasi dengan berbagai pihak terkait. “Semua kebijakan akan disusun secara hati-hati untuk memperhatikan situasi yang ada,” katanya.

Keseluruhan, wacana ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks dan dinamis di masa depan.

(N/014)