Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA -Di tengah sorotan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyoroti perlunya kolaborasi yang kokoh antara lembaga negara. Dalam diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Alex menekankan bahwa KPK tidak dapat memikul tanggung jawab sendirian dalam menghadapi tantangan korupsi yang kompleks di Tanah Air.
“Tanpa komitmen yang kuat dari DPR dan Presiden untuk melihat secara menyeluruh masalah pemberantasan korupsi, upaya kita hanya akan berbicara kosong,” ujar Alex, dengan tegas menggarisbawahi pentingnya dukungan politik yang konsisten dalam memperkuat lembaga antirasuah.
Alex juga membuka jendela pandang terhadap dinamika internal KPK, menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa diserahkan semata kepada pimpinan lembaga. Ia mengingatkan bahwa harapan masyarakat agar pimpinan KPK berperan seperti malaikat dapat mengecewakan, karena integritas sosok pemimpin tidak dapat dijadikan satu-satunya jaminan keberhasilan.
KPK, sebagai lembaga yang independen, terus berusaha menjaga profesionalisme meski dihadapkan pada dinamika keberagaman latar belakang pegawai dari berbagai institusi penegak hukum. Alex mengungkapkan tantangan dalam memastikan bahwa pegawai KPK yang berasal dari luar lembaga tidak terjerat konflik kepentingan, mengingat mereka masih memiliki keterikatan dengan instansi asal.
Dalam upayanya memperkuat kapasitas internal, KPK sedang merancang program pendidikan dan pelatihan bagi para rekrutan baru. Hal ini diharapkan dapat menjamin bahwa setiap pegawai KPK memiliki kemampuan sebagai penyelidik yang handal, tanpa memandang latar belakang pendidikan mereka sebelumnya.
Pada akhirnya, kesinambungan dan kepercayaan publik terhadap KPK sangat bergantung pada dukungan lintas sektor dan penegakan aturan yang konsisten dari seluruh elemen pemerintahan. Alex menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga integritas KPK sebagai garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia.
Di tengah dinamika politik dan tantangan internal, langkah-langkah konkrit yang diambil KPK dalam memperkuat kapasitas dan menjaga independensinya menjadi kunci utama dalam merespons harapan masyarakat akan pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.
Dengan kerja sama yang solid antara KPK, Presiden, dan DPR, harapan untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan transparan dalam tata kelola pemerintahan menjadi semakin nyata. Seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang tidak memberi ruang bagi praktik korupsi.
(N/014)
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL