Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA -Di tengah sorotan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyoroti perlunya kolaborasi yang kokoh antara lembaga negara. Dalam diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Alex menekankan bahwa KPK tidak dapat memikul tanggung jawab sendirian dalam menghadapi tantangan korupsi yang kompleks di Tanah Air.
“Tanpa komitmen yang kuat dari DPR dan Presiden untuk melihat secara menyeluruh masalah pemberantasan korupsi, upaya kita hanya akan berbicara kosong,” ujar Alex, dengan tegas menggarisbawahi pentingnya dukungan politik yang konsisten dalam memperkuat lembaga antirasuah.
Alex juga membuka jendela pandang terhadap dinamika internal KPK, menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa diserahkan semata kepada pimpinan lembaga. Ia mengingatkan bahwa harapan masyarakat agar pimpinan KPK berperan seperti malaikat dapat mengecewakan, karena integritas sosok pemimpin tidak dapat dijadikan satu-satunya jaminan keberhasilan.
KPK, sebagai lembaga yang independen, terus berusaha menjaga profesionalisme meski dihadapkan pada dinamika keberagaman latar belakang pegawai dari berbagai institusi penegak hukum. Alex mengungkapkan tantangan dalam memastikan bahwa pegawai KPK yang berasal dari luar lembaga tidak terjerat konflik kepentingan, mengingat mereka masih memiliki keterikatan dengan instansi asal.
Dalam upayanya memperkuat kapasitas internal, KPK sedang merancang program pendidikan dan pelatihan bagi para rekrutan baru. Hal ini diharapkan dapat menjamin bahwa setiap pegawai KPK memiliki kemampuan sebagai penyelidik yang handal, tanpa memandang latar belakang pendidikan mereka sebelumnya.
Pada akhirnya, kesinambungan dan kepercayaan publik terhadap KPK sangat bergantung pada dukungan lintas sektor dan penegakan aturan yang konsisten dari seluruh elemen pemerintahan. Alex menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga integritas KPK sebagai garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia.
Di tengah dinamika politik dan tantangan internal, langkah-langkah konkrit yang diambil KPK dalam memperkuat kapasitas dan menjaga independensinya menjadi kunci utama dalam merespons harapan masyarakat akan pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.
Dengan kerja sama yang solid antara KPK, Presiden, dan DPR, harapan untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan transparan dalam tata kelola pemerintahan menjadi semakin nyata. Seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang tidak memberi ruang bagi praktik korupsi.
(N/014)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL