Viral Isu Pembagian Dana MBG ke Presiden, Kepala BGN Buka Suara
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah keras beredarnya narasi di media sosial yang mengatasnamakan diriny
NASIONAL
JAKARTA -Dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan para pejabat terkait, terungkap bahwa utang jatuh tempo Indonesia pada tahun depan, yakni 2025, akan mencapai jumlah yang cukup menggemparkan: Rp 782 triliun. Selain itu, terdapat potensi tambahan utang sebesar Rp 600 triliun untuk menutup defisit APBN 2025.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti pentingnya transparansi mengenai posisi utang tersebut. Ia menegaskan bahwa utang tersebut akan ditutup melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman, dan menyatakan perlunya publik mengetahui data-datanya.
“Khusus untuk potensi utang untuk menutup defisit APBN 2025 yang sebesar Rp 600 triliun, perlu untuk diketahui publik pemanfaatannya, seperti untuk program apa saja. Sebab, nantinya tentu harus dibiayai melalui pinjaman,” ungkap Dolfie.
Dolfie juga menyoroti kebutuhan untuk mengetahui program-program apa yang akan didanai melalui jalur pinjaman tersebut, mengingat pentingnya informasi bagi masyarakat.
Namun, yang menjadi fokus perhatian adalah utang jatuh tempo yang mencapai jumlah yang signifikan, yakni Rp 782 triliun. Dolfie mempertanyakan kepada pemerintah terkait sumber pendanaannya, mengingat besarnya jumlah tersebut.
“Pertanyaan-pertanyaan anggota dewan termasuk pertanyaan Dolfie saat rapat kerja itu sayangnya dijawab oleh pemerintah melalui jawaban tertulis, sehingga belum diketahui hingga saat ini bagaimana pemerintah menjelaskan proses pembayaran utang jatuh tempo itu.”
Dalam konteks ini, transparansi dan penjelasan yang jelas dari pemerintah menjadi kunci untuk memahami dan mengelola situasi keuangan negara dengan lebih baik. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami rencana pengelolaan utang yang akan dilakukan oleh pemerintah.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah keras beredarnya narasi di media sosial yang mengatasnamakan diriny
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersiap menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) keXVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, memetakan dinamika politik nasional serta arah perkembangan industri m
NASIONAL
JAKARTA Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) resmi mengadopsi standar ketenagakerjaan baru yang m
NASIONAL
JAKARTA Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (LBH GEKIRA), Dr. Santrawan T. Paparang, menilai Presiden Prabowo S
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya mantan Gubernur Aceh periode 20122017, dr. Zaini Abdullah, y
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan menyita seluruh sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) yang menja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan lonjakan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram yang dalam bebe
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara tengah menyiapkan restrukturisasi besarbesaran terhadap perusahaan pelat merah. Sal
EKONOMI