Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan WNI di Kumamoto dan Kyushu Aman
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa (28/7/2026). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tida
INTERNASIONAL
JAKARTA -Dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan para pejabat terkait, terungkap bahwa utang jatuh tempo Indonesia pada tahun depan, yakni 2025, akan mencapai jumlah yang cukup menggemparkan: Rp 782 triliun. Selain itu, terdapat potensi tambahan utang sebesar Rp 600 triliun untuk menutup defisit APBN 2025.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti pentingnya transparansi mengenai posisi utang tersebut. Ia menegaskan bahwa utang tersebut akan ditutup melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman, dan menyatakan perlunya publik mengetahui data-datanya.
“Khusus untuk potensi utang untuk menutup defisit APBN 2025 yang sebesar Rp 600 triliun, perlu untuk diketahui publik pemanfaatannya, seperti untuk program apa saja. Sebab, nantinya tentu harus dibiayai melalui pinjaman,” ungkap Dolfie.
Dolfie juga menyoroti kebutuhan untuk mengetahui program-program apa yang akan didanai melalui jalur pinjaman tersebut, mengingat pentingnya informasi bagi masyarakat.
Namun, yang menjadi fokus perhatian adalah utang jatuh tempo yang mencapai jumlah yang signifikan, yakni Rp 782 triliun. Dolfie mempertanyakan kepada pemerintah terkait sumber pendanaannya, mengingat besarnya jumlah tersebut.
“Pertanyaan-pertanyaan anggota dewan termasuk pertanyaan Dolfie saat rapat kerja itu sayangnya dijawab oleh pemerintah melalui jawaban tertulis, sehingga belum diketahui hingga saat ini bagaimana pemerintah menjelaskan proses pembayaran utang jatuh tempo itu.”
Dalam konteks ini, transparansi dan penjelasan yang jelas dari pemerintah menjadi kunci untuk memahami dan mengelola situasi keuangan negara dengan lebih baik. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami rencana pengelolaan utang yang akan dilakukan oleh pemerintah.
(N/014)
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa (28/7/2026). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tida
INTERNASIONAL
SURABAYA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingka
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dalam pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditanggung m
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut dirinya bakal merangkap jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mencabut laporan polisi terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea terkait pernyataannya
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi ters
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu MZ, anggota Polres Aceh Selatan yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan jaminan kesehatan bagi para mitra Gojek melalui k
PEMERINTAHAN