Kepuasan Prabowo Merosot di Survei SMRC, Bakom: Nanti Bisa Naik Lagi
SURABAYA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingka
NASIONAL
JAKARTA – Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto, selesai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan pemberian lahan, namun tidak berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
“Berdasarkan pemeriksaan yang saya alami, topik yang dibahas adalah terkait pemberian lahan, tetapi bukan terkait dengan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera,” ujar Budi usai diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurut Budi, pemberian lahan tersebut berkaitan dengan pembangunan properti, meskipun dia tidak merinci properti mana yang dimaksud dalam pemberian lahan tersebut. Namun, Budi menegaskan bahwa hal tersebut tidak termasuk bagian dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera dan memastikan bahwa tidak ada masalah yang terjadi di ruas Tol Trans Sumatera.
“Enggak, enggak ada masalah apa-apa, santai. Bukan masalah tol Sumatera, bukan tol Sumatera. Di luar tol Sumatera, di luar Jalan Tol,” jelasnya.
Sebelumnya, KPK telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS). Salah satu yang dipanggil adalah Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto.
Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, mengatakan bahwa tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk Budi Harto. Namun, Ali belum menjelaskan materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Hutama Karya sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi tersebut. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo mengatakan bahwa Hutama Karya akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan bersikap kooperatif serta transparan dalam proses penyidikan.
“Hutama Karya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan bersikap kooperatif serta transparan dalam proses penyidikan ini,” ungkap Tjahjo.
Dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk KPK, PT Hutama Karya, dan pihak terkait lainnya, publik masih menantikan pengembangan lebih lanjut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera.
(N/014)
SURABAYA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingka
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dalam pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditanggung m
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut dirinya bakal merangkap jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mencabut laporan polisi terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea terkait pernyataannya
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi ters
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu MZ, anggota Polres Aceh Selatan yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan jaminan kesehatan bagi para mitra Gojek melalui k
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan melakukan transformasi bisnis dengan me
PEMERINTAHAN