Kuliner Malam di Medan: 8 Spot Seafood Pinggir Jalan yang Wajib Dicoba
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menegaskan bahwa maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak seharusnya dijadikan tolak ukur untuk menilai kondisi ekonomi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Rabu (5/6/2024). Menurutnya, OTT di Tanah Air telah berkurang drastis, yang dipicu oleh langkah-langkah digitalisasi dalam birokrasi pemerintah, termasuk dalam proses belanja Kementerian/Lembaga (K/L) melalui sistem e-Katalog LKPP.
“Dengan e-Katalog, belanja pemerintah senilai Rp 3.000 triliun telah dimasukkan ke dalam sistem, dan saat ini OTT sudah jarang terjadi,” ujar Luhut.
Luhut menambahkan bahwa keberadaan OTT tidak seharusnya dianggap sebagai indikator buruknya ekonomi Indonesia. Menurutnya, dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital, peluang untuk praktik korupsi pun semakin berkurang.
“Jadi, saya berharap teman-teman di KPK tidak merasa bangga jika masih ada kasus OTT, karena hal tersebut tidak mencerminkan buruknya kondisi ekonomi kita. Dengan semakin banyaknya transaksi yang menggunakan sistem digital, peluang untuk melakukan praktik korupsi juga semakin kecil,” paparnya.
Selain itu, Luhut juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengintegrasikan komoditas nikel ke dalam Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) Kementerian/Lembaga. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan kasus korupsi dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor nikel dan batu bara.
“Dengan SIMBARA, penerimaan negara dari sektor batu bara dan nikel diharapkan akan meningkat. Eksportir tidak akan bisa melakukan ekspor tanpa terdaftar dalam sistem SIMBARA, sehingga izin dari Bea Cukai tidak akan dikeluarkan,” tegas Luhut.
Rencana aktivasi SIMBARA ini direncanakan akan dimulai pada pertengahan tahun 2024. Luhut juga menekankan bahwa digitalisasi merupakan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang seringkali terjadi di balik layar.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat semakin maju dalam menghadapi tantangan korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan.
(N/014)
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK