Aksi Protes Warga Desa Buntu Bedimbar: Tuntutan Terhadap Kepala Desa dan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

DELI SERDANG -Belasan warga Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Deli Serdang pada Senin (3/6/2024). Mereka menuntut agar Kepala Desa (Kades) mereka, yang berinisial MM dan telah menjabat selama dua periode, dinonaktifkan atas dugaan pernikahan siri dengan Sekretaris Desa (Sekdes) serta dugaan korupsi dana desa.

Asisten I Pemkab Deli Serdang, Citra Efendy Capah, menerima perwakilan dari massa warga Desa Buntu Bedimbar di kantor Bupati. Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan tuntutan mereka dengan membentangkan poster dan membagi-bagikan selebaran yang berisi tujuh tuntutan.

Salah satu perwakilan massa, Sarjono Syam, menjelaskan bahwa warga telah mengetahui dugaan pernikahan siri Kades dengan Sekdes sejak lima tahun yang lalu, namun baru saat ini mereka mengambil sikap lantaran adanya temuan dari media yang menjadi bahan pemberitaan belakangan ini.

Sarjono juga menyoroti kurangnya transparansi dalam rencana anggaran dan pertanggungjawaban dana desa yang tidak pernah terpampang di desa mereka. Selain itu, dugaan kepemilikan rumah besar oleh Kades di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, yang diduga menjadi tempat tinggal Sekdes, juga menjadi sorotan karena diduga terjadi penyelewengan dana desa.

Meskipun telah melakukan penasehatan kepada Kades, Sarjono menyatakan bahwa apa yang disampaikannya tidak pernah didengar. Selain itu, ada pula pernyataan lucu dari massa yang menyebut bahwa meskipun tidak ada laporan keberatan tertulis dari istri sah Kades, namun kabarnya istri tersebut menjadi kurus karena dilema.

Citra Efendy Capah menanggapi tuntutan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa apa yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti, terlepas dari benar atau tidaknya. Namun, Kades MM yang dicoba untuk dikonfirmasi belum bersedia memberikan klarifikasi. Berulang kali nomor ponselnya dihubungi namun tidak ada jawaban, begitu pula dengan pesan singkat yang dikirimkan.

Aksi protes ini menunjukkan ketegasan warga dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan desa, serta menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dalam mengawasi tindakan kepemimpinan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang seharusnya dijunjung tinggi.

(N/014)