Cadangan Devisa RI Turun Rp 23 Triliun, BI Ungkap Penyebab Utamanya
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 turun menjadi US 144,9 miliar, dari posisi bu
EKONOMI
JAKARTA -Proses pengangkatan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengalami penurunan signifikan. Jumlah sebelumnya yang mencapai 2,3 juta, kini menyusut menjadi 1.788.851 orang. Faktor penurunan ini disebabkan oleh proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdulah Azwar Anas, saat ini pemerintah sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN PPPK. Proses ini didasarkan pada hasil verval 6 kriteria yang dilakukan oleh BKN, termasuk aspek PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Proses verifikasi dilakukan melalui aplikasi verifikasi Tenaga Non ASN dengan menggunakan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja (Pokja). Kriteria-kriteria tersebut mencakup honorarium, surat Keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Anas juga menambahkan bahwa pendaftaran Calon ASN (CASN) 2024 akan dimulai setelah proses verval selesai. Namun, terdapat instansi yang belum menyelesaikan perincian usulan formasi, terutama instansi dengan alokasi formasi yang cukup besar.
Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyatakan bahwa BKN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses verifikasi tenaga non-ASN tersebut. BPKP bertindak sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab atas beberapa kriteria, sementara Tim BKN bertanggung jawab atas kriteria lainnya.
Hasil verifikasi hingga 17 Mei 2024 menunjukkan tingkat pencapaian yang beragam untuk setiap kriteria, dengan beberapa kriteria sudah mencapai persentase yang tinggi. Hasil verval tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan PPPK.
Penurunan jumlah calon ASN PPPK ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan proses pengangkatan yang lebih selektif dan berkualitas. Proses verifikasi yang cermat diharapkan dapat memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria yang ditetapkan yang dapat diangkat sebagai ASN PPPK.
(N/014)
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 turun menjadi US 144,9 miliar, dari posisi bu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema bagi hasil atau gross split hanya berlaku
EKONOMI
MEDAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan merilis jadwal terbaru layanan SIM Keliling di Kota Medan untuk periode 8 hingga
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Kepresidenan, J
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi belak
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mendukung penuh pelaksanaan Pesta Budaya Karo Mbure Ate Tedeh Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Merdek
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan menyusul g
NASIONAL
JAKARTA Timnas Vietnam U19 kini berada dalam situasi genting untuk memastikan langkah ke semifinal Piala AFF U19 2026 setelah kalah 1
OLAHRAGA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan refocusing atau penata
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua tersangka dari unsur swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023
HUKUM DAN KRIMINAL