JAKARTA -Dirjen Diktiristek, Abdul Haris, mengungkapkan rencana Kemendikbudristek untuk membahas skema mencicil uang kuliah tunggal (UKT) dengan rektor berbagai universitas dan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ini merupakan respons terhadap aspirasi yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ali Zamroni, tentang kendala ekonomi yang dihadapi oleh mahasiswa dalam membayar biaya kuliah.
Ali Zamroni berbagi pengalaman pribadinya saat tidak mampu membayar biaya kuliah dan mendapat keringanan pembayaran dari universitas dengan skema mencicil. Dalam rapat kerja Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Ali Zamroni berharap agar aspirasi mahasiswa didengar dan dicari solusi oleh pemerintah terkait pembayaran UKT.
Dirjen Diktiristek, Abdul Haris, menyambut baik masukan dari Ali Zamroni dan berkomitmen untuk mengadakan diskusi dengan pihak rektorat di berbagai universitas terkait skema pembayaran UKT. Haris menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk mencicil biaya kuliah dan menjamin bahwa masukan tersebut akan disampaikan dengan serius kepada para rektor.
Baca Juga:
Mendikbudristek Nadiem Makarim juga turut hadir dalam rapat tersebut, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi masalah pembayaran UKT yang membebani mahasiswa. Haris mengimbau mahasiswa dan orang tua untuk tidak takut mengajukan klarifikasi kepada pihak kampus terkait kenaikan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan tinggi bagi semua kalangan, memastikan bahwa kendala finansial tidak menghalangi mahasiswa dalam mengejar impian akademik mereka. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi harus tetap terbuka untuk semua, tanpa terhalang oleh faktor ekonomi.
Baca Juga:
Ini adalah langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah dalam merespons permasalahan riil yang dihadapi oleh mahasiswa, menunjukkan komitmen mereka dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua warga negara Indonesia.
(N/014)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal