JAKARTA -Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), menargetkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatalkan status tersangkanya dalam kasus proyek pengadaan perabotan rumah jabatan DPR.
Gugatan praperadilan ini terdaftar dengan nomor perkara 57/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dan akan disidangkan pada tanggal 27 Mei 2024 dengan hakim tunggal Ahmad Samuar.
Dalam dokumen permohonannya, Indra Iskandar meminta agar penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut dibatalkan karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Permohonan ini juga meminta agar KPK menghentikan pengusutan kasus tersebut dan mengeluarkan Indra Iskandar dari daftar cegah bepergian keluar negeri.
Selain itu, Indra Iskandar juga meminta agar barang-barang miliknya yang disita oleh penyidik dikembalikan. Barang-barang yang dimaksud mencakup dokumen-dokumen tindasan bukti setoran bank, dokumen nota dinas, tas merek Montblanc yang berisi uang tunai, serta sebuah sepeda merek YETI SB165.
Gugatan praperadilan ini menandai langkah hukum dari Indra Iskandar dalam upayanya membersihkan nama baiknya dan mengklaim bahwa tindakan KPK dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
(N/014)
MEDAN Memaknai bulan suci Ramadan 2026, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mendorong masyarakat menanamkan semangat gotong royo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 turun menjadi US 151,9 miliar atau sekit
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan kembali melaksanakan Safari Ramadan, kali ini menjangkau masjid yang berada di lingkungan permukiman, termas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong penguatan dan pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling) di sel
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang menambah alokasi dana transfer ke dae
PEMERINTAHAN
SEI RAMPAH Antrean panjang kendaraan terjadi sejak subuh di SPBU nomor 14.205.1139, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdan
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Wahid Khusyairi, dijatuhi vonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Peng
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Lima pria berinisial RS (22), S (28), OD (34), BG (41), dan SP (46) ditangkap personel Polres Simalungun di lokasi Eks Galon
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap komika Pandji Pragiwaks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menyambut baik inisiatif Presiden Prabowo S
POLITIK
