JAKARTA -Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), menargetkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatalkan status tersangkanya dalam kasus proyek pengadaan perabotan rumah jabatan DPR.
Gugatan praperadilan ini terdaftar dengan nomor perkara 57/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dan akan disidangkan pada tanggal 27 Mei 2024 dengan hakim tunggal Ahmad Samuar.
Dalam dokumen permohonannya, Indra Iskandar meminta agar penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut dibatalkan karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Permohonan ini juga meminta agar KPK menghentikan pengusutan kasus tersebut dan mengeluarkan Indra Iskandar dari daftar cegah bepergian keluar negeri.
Baca Juga:
Selain itu, Indra Iskandar juga meminta agar barang-barang miliknya yang disita oleh penyidik dikembalikan. Barang-barang yang dimaksud mencakup dokumen-dokumen tindasan bukti setoran bank, dokumen nota dinas, tas merek Montblanc yang berisi uang tunai, serta sebuah sepeda merek YETI SB165.
Gugatan praperadilan ini menandai langkah hukum dari Indra Iskandar dalam upayanya membersihkan nama baiknya dan mengklaim bahwa tindakan KPK dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Baca Juga:
(N/014)
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan