37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
MEDAN -Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, membuka acara Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke-VIII dengan penuh semangat dan optimisme. Acara yang diselenggarakan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Medan, pada Kamis (16/5/2024), menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama dan inovasi dalam bidang pertanahan.
Dalam sambutannya, Asnaedi menegaskan pentingnya terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menghadapi dinamika yang terus berkembang di bidang pertanahan. Dengan bekerja sama, ia meyakini bahwa solusi-solusi baru dapat diciptakan, yang mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembukaan acara ini juga ditandai dengan pemukulan gordang sembilan oleh Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN bersama Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin.
Menyambung pernyataan Asnaedi, Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kongres ini di Kota Medan, yang merupakan salah satu kota penting di wilayah Sumatera Utara. Ia menegaskan komitmen untuk mendukung upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan pertanahan di Sumatera Utara, termasuk melalui peningkatan peran dan kualitas kerja IPPAT.
Kongres IPPAT ke-VIII kali ini menghadirkan berbagai narasumber dan pemateri dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi, dan pemerintah. Mereka akan membahas beragam isu strategis terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pertanahan, seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta tanah, upaya peningkatan kualitas data pertanahan, dan peran IPPAT dalam mendorong percepatan reformasi agraria.
Lebih lanjut, kongres ini juga menjadi ajang untuk memperkuat jaringan kerja sama antar-IPPAT dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan memperluas jaringan ini, diharapkan akan memudahkan pertukaran informasi dan pengalaman antar-IPPAT serta mempercepat implementasi inovasi-inovasi terbaru dalam pembuatan akta tanah.
Acara yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari para pejabat pembuat akta tanah, akademisi, praktisi, dan perwakilan pemerintah daerah. Melalui forum ini, diharapkan akan lahir gagasan-gagasan baru dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di Indonesia.
Turut hadir pada Kongres IPPAT ke-VIII ini Kepala Kantor ATR/BPN Sumut, Askani, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Medan, Reza, dan sejumlah pejabat dibidang pertanahan lainnya.
Kongres IPPAT ke-VIII menjadi bukti nyata komitmen para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
(N/014)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN