Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan program-program dari presiden terpilih Prabowo Subianto ke dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Salah satu program yang akan dimasukkan adalah program makan siang gratis yang merupakan bagian dari Asta Cita Prabowo-Gibran.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso, setelah acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.
Menurut Suharso, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan kajian menyeluruh terhadap semua variabel terkait program makan siang gratis tersebut. Ada lima variabel utama yang akan dievaluasi dalam kajian tersebut.
Pertama, adalah target penerima manfaat program. Suharso menekankan pentingnya merasionalkan secara teknokratis untuk menentukan siapa yang paling layak menerima manfaat dari program ini.
Kedua, adalah frekuensi penyelenggaraan program. Kementerian akan menentukan berapa kali dalam seminggu program makan siang gratis akan diselenggarakan.
Variabel ketiga adalah standar gizi. Suharso menjelaskan bahwa kementerian akan menentukan jumlah kalori yang akan disediakan dalam program ini, serta persentase dari kebutuhan kalori harian.
Variabel keempat berkaitan dengan jenis pangan yang akan disediakan dalam program. Suharso menekankan pentingnya menggunakan jenis pangan lokal untuk mendukung perekonomian daerah.
Terakhir, adalah pengorganisasian pelaksanaan program. Kementerian akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini, dengan mempertimbangkan pengalaman dari program-program sebelumnya seperti belanja operasional sekolah.
Dengan mengintegrasikan program-program presiden terpilih ke dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, diharapkan dapat terwujudnya sinergi antara visi pembangunan dari kedua kepemimpinan. Hal ini juga merupakan langkah konkret dalam mewujudkan keberlanjutan dan konsistensi dalam pembangunan nasional.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL