JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, Laksda TNI Irvansyah, mengungkapkan hasil pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 9 Januari 2025, dengan China Coast Guard (CCG) di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati pentingnya saling pengertian dan menghormati, terutama terkait dengan pengamanan di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.
Irvansyah menjelaskan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada November 2024 lalu. Melalui diskusi ini, Bakamla RI menekankan masalah yang terjadi dalam pengamanan laut di Natuna Utara, yang sebelumnya belum bisa diselesaikan tanpa adanya komunikasi langsung antara kedua negara.
“Jika kita tidak pernah bertemu, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kita harus mencari waktu yang tepat untuk bertemu,” ungkap Irvansyah. Pertemuan ini disambut baik oleh pihak CCG yang menegaskan komitmennya untuk saling menghormati dan tidak membahayakan satu sama lain. “Kita saling menghormati, tidak saling membahayakan, dan bisa saling menyapa di tengah laut,” tambahnya.
Baca Juga:
Kegiatan ini juga menjadi lanjutan dari pertemuan Bakamla dengan Duta Besar RRT di Jakarta, di mana kedua pihak membahas upaya bersama untuk menyelesaikan isu pengamanan Laut Natuna Utara. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral di sektor maritim. Bakamla RI, yang dipimpin oleh Laksda TNI Irvansyah, didampingi oleh sejumlah pejabat utama lainnya, seperti Plt.
Sestama Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., dan Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Askari PSC. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping sebelumnya juga menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan kerja sama yang melibatkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi biru, perikanan berkelanjutan, serta sumber daya mineral.
Baca Juga:
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerja sama maritim antara Indonesia dan China didasarkan pada semangat Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DoC), yang telah disepakati pada 2002 oleh negara-negara ASEAN dan China. Namun, Indonesia menekankan bahwa kerja sama ini tidak mengakui klaim China atas wilayah Laut China Selatan yang tercermin dalam kebijakan 9 Dash Lines.
Kerja sama maritim yang dijalin kedua negara diharapkan dapat memelihara perdamaian, stabilitas, dan persahabatan di kawasan, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
(christie)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan percepatan sertifikasi ruas
Pemerintahan
TEL AVIV Ketegangan militer antara Israel dan Iran kian mengkhawatirkan. Di tengah hujan rudal balistik dari Iran, laporan terbaru mengung
Internasional
JAKARTA Ratusan massa dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi unjuk rasa di de
Internasional
MUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Ekonomi
AS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
Ekonomi
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
