JAKARTA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil langkah proaktif dengan menggandeng delapan kantor hukum untuk menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini menunjukkan keseriusan KPU dalam menangani sengketa pemilu secara profesional.
Menurut Komisioner KPU RI, Mochammad Afifuddin, kantor hukum yang dipilih telah terbukti memiliki pengalaman dan kompetensi yang diperlukan dalam bidang kepemiluan. “Dalam menghadapi PHPU Pileg 2024 ini, KPU telah memberikan kuasa kepada 8 kantor hukum yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepemiluan,” jelasnya.
Afifuddin juga menyatakan keyakinannya bahwa para kuasa hukum yang dipilih mampu membantu KPU dalam menangani perkara PHPU di MK. Harapannya, para kuasa hukum tersebut dapat membantah segala dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon.
Baca Juga:
Selain itu, KPU juga telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan jawaban dan alat bukti yang akan diserahkan ke MK. Persiapan ini menjadi sangat penting mengingat sidang PHPU Pileg yang melibatkan Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, MK akan menangani 297 perkara sengketa pemilu legislatif. Sidang tersebut akan dilakukan dalam format panel, bukan pleno seperti pada sidang sengketa pemilu presiden. Panel-panel yang telah dibentuk akan menangani berbagai pokok permohonan dari para penggugat.
Baca Juga:
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen KPU dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia. Kolaborasi antara KPU dan kantor hukum yang berkualitas menjadi landasan kuat dalam menyelesaikan sengketa pemilu secara transparan dan adil.
Melalui upaya bersama ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa pemilu dapat berjalan dengan lancar dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
