Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Satgas PKH: Tak Nodai Kinerja Kami
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan proses hukum yang menjerat Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Laporan diajukan oleh Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) yang menilai tindakan Palguna melampaui batas kepatutan etis jabatannya.
Formasi menyoroti beberapa hal, termasuk pernyataan Palguna yang menyatakan lebih baik diberhentikan daripada membuka substansi laporan etik terhadap hakim MK Adies Kadir saat rapat bersama DPR beberapa waktu lalu.Baca Juga:
Selain itu, Palguna dinilai melanggar prinsip kerahasiaan dan kolegialitas dengan membeberkan absensi Hakim Anwar Usman dalam laporan tahunan 2025 sebelum mekanisme internal diselesaikan.
Menanggapi laporan tersebut, Palguna menegaskan bahwa proses laporan terhadap Adies tetap berjalan normal dan laporan terhadap dirinya tidak mengganggu mekanisme MKMK.
"Soal laporan itu sama sekali tidak mengganggu kerja MKMK. Kami bekerja seperti biasa. Alurnya sudah ajeg/baku," ujar Palguna, Minggu (22/2).
Saat ini, laporan terhadap Adies telah masuk tahap Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan kelayakan laporan dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan.
Palguna sebelumnya diundang rapat oleh Komisi III DPR pada 18 Februari 2026.
Beberapa anggota DPR mengkritik sikap Palguna yang menolak membuka status laporan terkait penerapan Adies sebagai hakim MK.
Palguna bersikukuh bahwa substansi laporan adalah rahasia dan bagian dari independensi MKMK, bahkan menegaskan lebih baik mundur daripada membuka detail laporan ke DPR.
Paripurna DPR ke-14 kemudian menetapkan bahwa MKMK tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi, termasuk laporan terhadap Adies Kadir.
Keputusan ini tertuang dalam surat pimpinan Komisi III nomor B/117/PW.01/2/2026 tanggal 18 Februari 2026.
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan proses hukum yang menjerat Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Ad
NASIONAL
MEDAN Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah P
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mengawali tahun ajaran baru 2026/2027 dengan menggelar Forum Ta&039aruf dan Orientasi (Fortas
PENDIDIKAN
TANJAB TIMUR Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino, jajaran TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana D
NASIONAL
JAKARTA Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan prap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada Ahmad Khozinudin beserta Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai tero
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis, menilai peneta
HUKUM DAN KRIMINAL