Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir Rapat Tertutup di Kementerian ESDM, Tak Bahas Isu Terkini

JAKARTA -Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengunjungi Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1) sore. Keduanya melakukan rapat tertutup bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Rapat yang berlangsung kurang dari satu jam itu dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Ruang Sarulla, Gedung Chairul Saleh, Kementerian ESDM. Setelah rapat selesai, pada pukul 15.45 WIB, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil Lahadalia meninggalkan ruang rapat. Ketiganya memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada wartawan terkait materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Selain Sri Mulyani yang didampingi oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, Erick Thohir juga turut didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko). Bahlil Lahadalia hadir bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, serta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu. Tampak juga Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Pertemuan tersebut terjadi di tengah berbagai isu yang tengah hangat diperbincangkan di sektor ESDM. Beberapa isu utama yang berkembang saat ini meliputi perubahan skema penyaluran BBM bersubsidi, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), serta pelaksanaan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Namun, Jisman P. Hutajulu, yang merupakan salah satu pejabat yang hadir dalam pertemuan itu, mengonfirmasi bahwa rapat tersebut tidak membahas isu-isu terkini tersebut. “Biasa saja tahun baruan. Belum, enggak ada (bahas subsidi BBM), (izin ekspor Freeport) enggak ada. Bukan urusan itu,” ujar Jisman singkat.

Pertemuan tersebut menambah daftar diskusi di awal tahun yang melibatkan pejabat tinggi dari berbagai kementerian terkait, meski kali ini tidak ada keterkaitan langsung dengan isu-isu strategis yang sedang berkembang.

(N/014)