Indonesia Bagikan Strategi Pengelolaan Gambut Berbasis Data di Forum Internasional Peru
JAKARTA Indonesia membagikan pengalaman dalam mengelola ekosistem gambut berbasis data pada pertemuan Global Peatlands Initiative (GPI)
NASIONAL
MEDAN -Suara haru dan semangat kebersamaan menggema di halaman Kantor Wali Kota Medan saat peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVIII digelar dengan penuh khidmat. Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, memimpin upacara tersebut dengan mengajak seluruh jajaran Pemko Medan, terutama para camat dan lurah, untuk menjalani dan menanamkan prinsip-prinsip otonomi daerah (otda) dalam setiap langkah mereka.
“Prinsip otda sangatlah dekat dengan masyarakat. Sebab, pemerintah sejatinya adalah pelayan masyarakat. Semoga dengan terus mengamalkan prinsip otda ini, pemimpin di daerah dapat menjadi sosok yang dicintai oleh rakyatnya,” ungkap Aulia Rachman, mengisyaratkan pentingnya keterlibatan aktif Pemko Medan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Peringatan otda kali ini memilih tema yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendalam: “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Pesan yang disampaikan sangatlah jelas: pemerintah setempat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Upacara yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan setempat, dari asisten hingga jajaran ASN, dimulai dengan hening cipta dan pembacaan teks Pancasila, sebuah simbol kebersamaan dan kesatuan dalam perbedaan. Pembacaan sejarah singkat terbentuknya otda menjadi penutup yang menyemarakkan acara tersebut.
Namun, apa sebenarnya arti dan tujuan dari otonomi daerah? Aulia Rachman menjelaskan dengan gamblang bahwa otda bukan sekadar sebuah kebijakan, melainkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Lebih dari seperempat abad perjalanan kebijakan otda, menurutnya, merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali makna, filosofi, dan tujuan dari otonomi daerah.
“Otda sejatinya dirancang untuk mencapai dua tujuan utama: kesejahteraan dan demokrasi. Melalui desentralisasi, kita ingin memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis bagi masyarakat. Namun, hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Aulia, memberikan gambaran jelas mengenai visi pembangunan daerah yang diusung oleh Pemko Medan.
Dalam konteks yang lebih luas, otonomi daerah bukanlah sekadar instrumen kebijakan, tetapi sebuah panggilan untuk membangun kesejahteraan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Pemko Medan, melalui komitmennya dalam merangkul prinsip-prinsip otda, telah menegaskan kembali perannya sebagai pelayan masyarakat dan pelindung lingkungan.
Dengan tekad yang bulat, mari bersama-sama merajut harmoni antara pemerintah dan masyarakat, menuju masa depan yang lebih baik!
(N/014)
JAKARTA Indonesia membagikan pengalaman dalam mengelola ekosistem gambut berbasis data pada pertemuan Global Peatlands Initiative (GPI)
NASIONAL
MAKASSAR Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi pada Oktober 2026. Program tersebut di
EKONOMI
MEDAN Seorang pasien lanjut usia berinisial MS (72), warga Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, melaporkan seorang dokter spesialis ortoped
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertindak tegas terhadap seluruh pela
NASIONAL
JAKARTA Meta angkat bicara terkait kekhawatiran pemerintah India mengenai fitur username WhatsApp yang dinilai berpotensi meningkatkan ri
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada perdagangan Minggu (5/7/2026) terpantau tidak mengalami peruba
EKONOMI
JAKARTA Kylian Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia 2026. Penyerang andalan Prancis itu kini menyamai koleksi gol Lione
OLAHRAGA
JAKARTA Polemik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan menyoroti kembali terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pembe
POLITIK
LANGKAT Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan nasional setelah dua bupati secara berturutturut terjerat operasi tangkap tangan (OTT)
HUKUM DAN KRIMINAL