Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
MEDAN -Suara haru dan semangat kebersamaan menggema di halaman Kantor Wali Kota Medan saat peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVIII digelar dengan penuh khidmat. Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, memimpin upacara tersebut dengan mengajak seluruh jajaran Pemko Medan, terutama para camat dan lurah, untuk menjalani dan menanamkan prinsip-prinsip otonomi daerah (otda) dalam setiap langkah mereka.
“Prinsip otda sangatlah dekat dengan masyarakat. Sebab, pemerintah sejatinya adalah pelayan masyarakat. Semoga dengan terus mengamalkan prinsip otda ini, pemimpin di daerah dapat menjadi sosok yang dicintai oleh rakyatnya,” ungkap Aulia Rachman, mengisyaratkan pentingnya keterlibatan aktif Pemko Medan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Peringatan otda kali ini memilih tema yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendalam: “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Pesan yang disampaikan sangatlah jelas: pemerintah setempat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Upacara yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan setempat, dari asisten hingga jajaran ASN, dimulai dengan hening cipta dan pembacaan teks Pancasila, sebuah simbol kebersamaan dan kesatuan dalam perbedaan. Pembacaan sejarah singkat terbentuknya otda menjadi penutup yang menyemarakkan acara tersebut.
Namun, apa sebenarnya arti dan tujuan dari otonomi daerah? Aulia Rachman menjelaskan dengan gamblang bahwa otda bukan sekadar sebuah kebijakan, melainkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Lebih dari seperempat abad perjalanan kebijakan otda, menurutnya, merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali makna, filosofi, dan tujuan dari otonomi daerah.
“Otda sejatinya dirancang untuk mencapai dua tujuan utama: kesejahteraan dan demokrasi. Melalui desentralisasi, kita ingin memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis bagi masyarakat. Namun, hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Aulia, memberikan gambaran jelas mengenai visi pembangunan daerah yang diusung oleh Pemko Medan.
Dalam konteks yang lebih luas, otonomi daerah bukanlah sekadar instrumen kebijakan, tetapi sebuah panggilan untuk membangun kesejahteraan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Pemko Medan, melalui komitmennya dalam merangkul prinsip-prinsip otda, telah menegaskan kembali perannya sebagai pelayan masyarakat dan pelindung lingkungan.
Dengan tekad yang bulat, mari bersama-sama merajut harmoni antara pemerintah dan masyarakat, menuju masa depan yang lebih baik!
(N/014)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL