Komisi III DPR Desak Hakim Bebaskan Amsal Sitepu yang Didakwa Korupsi Rp 202 Juta
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA – Dalam rangka Analisis evaluasi pengawalan program prioritas nasional Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI) mengunjungi Kabupaten Batu Bara.
Kedatangan Tim Kemenkopolhukam RI yang di pimpin Asisten Deputi koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Y. Saiful Garyadi disambut langsung Pj. Bupati Batu Bara Nizhamul, S.E, M.M beserta Forkopimda, Sekda Norma Deli Siregar dan Kepala OPD Se-Kabupaten Batu Bara di Aula Kantor Bupati, Jalinsum, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (06/03/2024).
Adapun analisis evaluasi pengawalan program prioritas nasional diantaranya pelaksanaan RB dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Batu Bara Nizhamul menyampaikan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan tentunya Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus berupaya dalam berinovasi dalam peningkatan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Batu Bara hal ini sejalan dengan salah satu tagline Kabupaten Batu Bara yaitu transparansi.
” Keterbukaaan Informasi Publik akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi sehingga informasi mudah dijangkau, andal, terpercaya dan Interaktif” papar Pj. Bupati Nizhamul.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga terus berupaya dalam mengelola informasi dengan baik melalui kolaborasi multi stakeholder yang melibatkan semua unsur, sehingga semua informasi yang sampai kepada masyarakat luas dapat diterima secara informatif dan cepat.
Pj. Bupati Nizhamul juga menyampaikan bahwa sejak desember tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Batu Bara mulai menggunakan Pusat Data Nasional dan pada desember 2022 terdapat 38 web/aplikasi milik Pemkab Batu Bata yang didukung oleh PDN sementara.
Diantaranya System Online Submission (OSS), aplikasi sicantik cloud untuk mempercepat penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dokter KK GO digital atau dokumen terbit karena kelahiran secada digital dan DUKCAPIL hadir di desa, merupakan inovasi layanan yang dilaksanakan di masing-masing desa memanfaatkan aplikasi berbasis web, sehingga masyarakat cukup datang mengurus di kantor desa.
Inovasi pelayanan pemerintah dalam hal transparansi informasi publik merupakan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara menuju Kabupaten Batu Bara Bangkit.
Di akhir acara, Pj. Bupati Nizhamul memberikan kain songket sebagai cinderamata kepada Y. Saiful Garyadi.red
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang menj
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai AlunAlun Kota Kisaran, Minggu (29/03/2026), saat sebanyak 1.200 peserta dari ber
OLAHRAGA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Senin (30/3/2026). IHSG turun 76,53 poin atau 1,08 persen ke
EKONOMI
JAKARTA Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) menyatakan siap membela Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditr
POLITIK