Gelar Evaluasi Pelayanan Publik, MPR Serap Aspirasi Guru PPKn di Depok soal Pembelajaran Ketatanegaraan

DEPOK – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang kolaboratif bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP Kota Depok.,di Ballroom Margo Hotel Depok, FKP yang diselenggarakan pada Senin (26/2/2024) ini menghasilkan serangkaian usulan, saran, dan rekomendasi yang mencerminkan semangat inovatif untuk meningkatkan pelayanan publik MPR RI.

Dalam tema yang diusung, ‘Evaluasi Pelayanan Publik MPR RI Melalui Penerimaan Delegasi’, diskusi yang berlangsung antara para narasumber, di antaranya MGMP PPKn SMP Kota Depok Titik Sugihartilawati Dewi dan Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR, Yenita Revi, menghasilkan pemikiran segar dan langkah konkret.

Salah satu usulan yang mencuri perhatian adalah penggunaan platform webinar dan kegiatan “MPR Goes to School”, yang diharapkan dapat mendekatkan institusi MPR dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, usulan “Ngopi Bareng” dengan Sekretariat Jenderal MPR menjadi inisiatif yang menarik. Konsep santai ini diharapkan dapat memperkuat jalinan komunikasi antara MPR dan masyarakat, serta memfasilitasi pertukaran gagasan yang lebih intim.

Tidak hanya itu, MGMP PPKn SMP Kota Depok juga mengusulkan kerjasama melalui penandatanganan MoU dengan Sekretariat Jenderal MPR, sebuah langkah yang dianggap krusial dalam memperkuat sinergi antara pendidikan formal dan lembaga legislatif.

Menanggapi berbagai usulan yang diajukan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Jenderal MPR, Indro Gutomo, menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti dengan serius. Dalam keterangannya, Indro menjelaskan bahwa pihaknya telah mencatat semua usulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam FKP ini, sebagai bagian dari upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik MPR RI.

Selain itu, Indro juga menyambut baik sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi, termasuk perlunya peningkatan informasi terkait pengajuan surat, jarak tempuh antara tempat parkir dan gedung MPR, serta kehadiran anggota MPR dalam menerima delegasi.

Penting untuk dicatat bahwa penerimaan delegasi, baik dari masyarakat umum maupun institusi pendidikan, merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Langkah ini juga sejalan dengan visi MPR untuk menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat.

Sejak pandemi COVID-19 melanda, penerimaan delegasi telah mengalami tantangan tersendiri. Namun, dengan komitmen yang kuat, Setjen MPR telah mampu menyesuaikan diri dan tetap melayani masyarakat. Data yang disampaikan oleh Indro menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah delegasi yang diterima oleh MPR, mencerminkan semangat positif dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

Turut hadir dalam FKP ini adalah para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan para guru yang tergabung dalam MGMP PPKn SMP Kota Depok, sebuah bukti nyata dari sinergi antara pendidikan dan lembaga legislatif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

Dengan berbagai usulan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam FKP ini, diharapkan bahwa MPR RI dapat terus menjalankan perannya sebagai lembaga yang mampu merespons kebutuhan dan harapan masyarakat, sekaligus menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik yang tinggi.

Dengan demikian, langkah-langkah konkrit yang diambil bersama MGMP PPKn SMP Kota Depok menjadi landasan penting dalam membangun tatanan publik yang lebih inklusif dan berdaya. Itulah bukti nyata dari semangat kolaborasi dan komitmen untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa yang maju dan demokratis.

 

(FZ/011)