
Tekan Inflasi, Pemkot Bandar Lampung Gelar Pasar Murah di 126 Kelurahan Hingga November
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan menggelar pasar murah serentak di 126 kelurahan, mulai
Ekonomi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia menekankan kepada pemerintah agar tidak memanfaatkan fasilitas negara sebagai modus politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk dalam pembagian bantuan sosial (bansos).
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengungkapkan bahwa KPK telah melakukan kajian mendalam terkait potensi korupsi dan politik uang yang bisa terjadi dalam konteks Pemilu 2024, di mana bansos menjadi salah satu target utama. Untuk mencegah hal tersebut, Ghufron menegaskan pentingnya penyelenggaraan bansos berdasarkan data yang valid dan mutakhir, sesuai rekomendasi dari KPK. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 7 Februari 2024.
Ghufron juga meminta agar pemerintah tidak mengubah bentuk bansos yang semestinya berupa uang. Uang bansos harus disalurkan melalui lembaga resmi seperti kantor pos atau bank, bukan melalui jalur politikus atau peserta pemilu. Hal ini dimaksudkan agar proses distribusi bansos efektif, tepat sasaran, dan efisien. KPK juga mengingatkan seluruh pejabat untuk meneguhkan kejujuran dalam menjalankan tugasnya selama proses demokrasi berlangsung. Netralitas dalam pelayanan publik diharapkan dapat dipertahankan, tanpa adanya preferensi terhadap salah satu kubu dalam konteks politik.
Selain itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-11, Jusuf Kalla, juga memberikan pandangannya terkait bansos. Menurutnya, bansos merupakan kebutuhan yang penting bagi rakyat, namun cara dan waktu penyalurannya harus sesuai dengan aturan. Distribusi bansos di pinggir jalan dianggap melanggar aturan, dan seharusnya bansos dibagikan kepada penerima yang tepat dengan nama dan alamat yang jelas.
https://youtu.be/Ww6duHa4gfE
Dengan demikian, pernyataan dari KPK dan Jusuf Kalla menjadi penting dalam konteks persiapan Pemilu 2024 di Indonesia, di mana upaya pencegahan korupsi dan politik uang menjadi fokus utama untuk menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi.
(A/08)
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan menggelar pasar murah serentak di 126 kelurahan, mulai
EkonomiBANDAR LAMPUNG Pengadilan Agama (PA) Tanjungkarang kembali menggelar sidang lanjutan perkara sengketa warisan antara Fadhel Alghiffari H
PeristiwaLAMPUNG TENGAH Aksi pencurian sepeda motor di Dusun I Sidorejo, Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, berhasil
Hukum dan KriminalTANJUNGPINANG Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menegaskan komitmennya memperkuat strategi asset recovery atau pemulihan as
PolitikSUMSEL Aksi nekat seorang pria berinisial BA, yang mengaku sebagai jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), berhasil
Hukum dan KriminalJAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak ment
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, menerima audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat da
KesehatanTANJUNG PURA Upaya penyelundupan narkotika jenis ganja kering ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura berhasil diga
Hukum dan KriminalMEDAN Seorang wartawan senior, Elin Syaputra (58), menjadi korban penganiayaan saat meliput aksi unjuk rasa warga di depan pabrik PT Uni
Hukum dan KriminalBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah membahas rencana pemindahan empat desa dari Kabupaten Lampung Selatan ke wil
Pemerintahan