JAKARTA – Menko Polhukam, Mahfud Md memberikan penjelasan mendalam terkait revisi UU MK, menegaskan bahwa tidak ada unsur kegentingan yang mendorong revisi tersebut. Dalam keterangannya, Mahfud menyampaikan bahwa usulan revisi UU MK berasal dari DPR RI.
Menurut Mahfud, DPR telah mengusulkan revisi UU MK sejak bulan Januari sebelumnya. Pada waktu yang sama, Mahfud mencatat bahwa revisi UU MK tidak termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Meskipun demikian, pemerintah bersedia mengakomodir usulan revisi dengan catatan tidak boleh merugikan atau menimbulkan dampak negatif.
Baca Juga:
Mahfud menjelaskan bahwa proses pembahasan revisi UU MK sedang berlangsung di Komisi III DPR. Deputi Persidangan Setjen DPR, Suprihartini, mengonfirmasi bahwa progres rapat-rapat terkait revisi tersebut tengah berjalan, dan keputusan tingkat I akan diambil setelah rapat panja revisi UU MK selesai, yang diharapkan berjalan lancar hingga akhir bulan ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, revisi UU MK dapat dibawa ke rapat paripurna pada bulan Desember mendatang. (Ayu lestari)
Baca Juga:
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
