Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi akan mengubah status puluhan ribu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima pupuk bersubsidi menjadi badan hukum koperasi secara bertahap. Langkah ini sejalan dengan upaya untuk mempermudah distribusi pupuk subsidi yang kini akan langsung disalurkan dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia (Persero), kemudian diteruskan ke Gapoktan yang akan menyalurkannya kepada para petani.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa saat ini ada 64 ribu Gapoktan di Indonesia, namun hanya sekitar 4 ribu yang telah berbadan hukum koperasi. Ferry menegaskan bahwa perubahan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 6 ribu Gapoktan, kemudian dilanjutkan dengan perubahan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.
“Gapoktan ada 64 ribu, yang sudah jadi koperasi ada 4 ribu. Nah, 60 ribu ini kita ubah menjadi koperasi secara bertahap, 6 ribu dulu, nanti dilanjutkan lagi,” ujar Ferry di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025). Ferry menyadari bahwa proses mengubah Gapoktan menjadi koperasi bukanlah hal yang mudah, sehingga komunikasi dengan Kementerian Pertanian dilakukan untuk memastikan langkah tersebut dapat berjalan dengan baik.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sebelumnya juga menyatakan bahwa perubahan status Gapoktan menjadi koperasi merupakan syarat bagi mereka yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Budi menekankan pentingnya Gapoktan untuk segera mengurus badan hukum koperasi guna mendukung kelancaran distribusi pupuk dari produsen kepada petani.
Untuk mempercepat perubahan ini, Kementerian Koperasi telah bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menerapkan standar pelaporan keuangan koperasi yang lebih sederhana. Selain itu, sebanyak 1.200 Penyuluh Koperasi akan memberi pendampingan kepada Gapoktan, serta sekitar 9.000 Sarjana Penggerak Koperasi (SPK) yang siap terlibat dalam proses perubahan kelembagaan ini.
(christie)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL