JAKARTA -Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan sedang mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ketentuan presidential threshold. Keputusan ini membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang sebelumnya mensyaratkan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa kajian diperlukan karena MK belum menentukan waktu pemberlakuan putusan tersebut. “Kami menghormati keputusan ini karena bersifat final dan mengikat. Namun, pemerintah masih perlu mengkaji dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu,” ujar Supratman.
Keputusan MK ini dianggap akan membawa implikasi besar terhadap pelaksanaan Pemilu mendatang. Pemerintah bersama DPR akan membahas revisi Undang-Undang Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk menyesuaikan aturan sesuai putusan MK.
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai penghapusan presidential threshold dapat membuka peluang lebih luas bagi partai politik kecil untuk mengajukan calon presiden. Namun, Supratman menyebutkan bahwa dampak positif atau negatif dari putusan ini masih perlu dikaji lebih lanjut.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menegaskan bahwa penghapusan presidential threshold didasarkan pada prinsip keadilan dan hak konstitusional partai politik. Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan bahwa ketentuan ambang batas sebelumnya berpotensi menghambat hak politik partai-partai kecil.
Pemerintah dan parlemen kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang lebih inklusif, tanpa mengorbankan stabilitas politik dan efektivitas sistem pemerintahan.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memeriksa seorang anggota kepolisian sebagai saksi dalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 difo
Ekonomi
JAKARTA Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo belum mengungkapkan siapa sosok yang akan mengisi posisi Wakil Kepala Kepolisian Repub
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden
Hukum dan Kriminal
MANCHESTER Vokalis legendaris Oasis, Liam Gallagher, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena lagu atau aksinya di atas p
Internasional
BINJAI Pemerintah Kota (Pemkot) Binjai tercatat menunggak pembayaran pajak untuk 332 unit kendaraan dinas. Tunggakan tersebut terungkap
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Partai Gerindr
Politik
TAPANULI SELATAN Setelah video dugaan intimidasi terhadap dua anggota Babinsa viral di media sosial, oknum Anggota DPRD Kabupaten Tapanu
Peristiwa
TAPANULI SELATAN Dalam rangka Operasi Patuh Toba 2025, Polres Tapanuli Selatan bersama unsur lintas sektoral melaksanakan pembagian bros
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Aliansi Wartawan Pemantau Polisi dan Jaksa (AWP2J) secara aktif memantau proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BP
Hukum dan Kriminal