Pemerintah Stop Ekspor LNG, Upaya Wujudkan Swasembada Energi Nasional

JAKARTA – Rencana pemerintah menghentikan ekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri mendapat sambutan positif. Kebijakan ini dinilai akan memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan target swasembada energi sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Selama goodwill-nya kuat, kebijakan ini bisa berjalan. Memang seharusnya ini dilakukan sejak lama. Kita perlu memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi serta meningkatkan industri nasional," ujar pengamat energi Iwa Garniwa dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Iwa menjelaskan bahwa salah satu dampak positif dari kebijakan ini adalah menjaga ketersediaan energi nasional di tengah menurunnya sumber gas bumi dari sumur-sumur yang sudah berusia tua. Dalam jangka panjang, kebijakan yang berfokus pada kebutuhan domestik akan meningkatkan daya saing industri nasional agar mampu bersaing di tingkat global.

"Jadi yang diekspor dan menjadi pendapatan negara adalah hasil hilirisasi dan produk industri kita. Jika hasilnya dapat menutupi kekurangan pendapatan negara akibat penghentian ekspor LNG, maka ini adalah kondisi yang ideal," tambahnya.

Menurutnya, kebutuhan energi, terutama gas, akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya energi domestik akan memberikan dampak positif bagi sektor industri dan perekonomian nasional.

Iwa menilai bahwa kebijakan penghentian ekspor LNG merupakan cerminan keberpihakan pemerintah terhadap kemandirian energi nasional. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada energi yang dicanangkan pemerintahan Prabowo.

"Tentu harus bisa, karena kendali energi ada di tangan kita. Jika kebijakan ini tidak segera diputuskan, dampaknya akan sangat terasa bagi sektor industri dan ekonomi nasional," tegasnya. Tanpa kebijakan yang tegas, krisis pasokan gas bumi dalam negeri bisa menyebabkan harga gas semakin mahal bagi konsumen dan pelaku industri.

Selain itu, penggunaan pasokan dalam bentuk LNG akan meningkatkan biaya dibandingkan dengan sumber pasokan dari gas pipa. "Pemerintah tentunya sudah memahami situasi ini. Kebijakan yang tepat terkait gas bumi akan memastikan daya saing industri dan ekonomi nasional tetap terjaga secara berkelanjutan," pungkasnya

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menunda ekspor sejumlah kargo LNG guna memastikan pasokan dalam negeri yang terus meningkat. Setidaknya, kebijakan ini akan diberlakukan untuk tahun 2025 dan kemungkinan berlanjut hingga 2026.

Mengutip laporan Bloomberg, Indonesia kemungkinan akan menahan sekitar 50 kargo LNG untuk dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Berdasarkan data Ship-tracking, ekspor LNG Indonesia pada 2024 mencapai 300 kargo, menjadikannya sebagai eksportir LNG terbesar keenam di dunia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan gas domestik guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat. Langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mencapai swasembada energi nasional.

Kebutuhan gas nasional diproyeksikan mencapai 1.471 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) pada 2025 dan meningkat hingga 2.659 BBTUD pada 2034. "Orientasi kita sekarang adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Jika kebutuhan dalam negeri sudah mencukupi, barulah kita akan membuka peluang ekspor," kata Bahlil.

(tn/christie)