Dalam acara tersebut, Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Sumut. "Kegiatan ini tindak lanjut putusan MK. Kami mereview ke belakang 27 November rakyat menentukan pilihan pada 9 Desember 2024 dilakukan penetapan hasil pemilihan. Sesuai ketentuan diberi kesempatan ajukan perselisihan hasil pemilu (gugatan ke MK) oleh MK ditindaklanjutin 13 Jamrua 2025. 23 Januari 2025 KPU mendengar pihak terkait," ucap Agus.
Meskipun acara berjalan, pasangan Gubernur Sumut terpilih, Bobby Nasution-Surya, serta pasangan calon Edy Rahmayadi-Hasan Basri tidak hadir langsung dalam rapat pleno tersebut.Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Edy Rahmayadi-Hasan Basri terkait sengketa Pilkada Sumut.
Putusan tersebut dibacakan pada sidang yang digelar di Ruang MKRI Lantai II, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025). Majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dan memutuskan bahwa Edy-Hasan dinyatakan gugur dalam putusan dismissal.
Menanggapi keputusan tersebut, Sutrisno Pangaribuan, tim pemenangan Edy-Hasan, menyatakan bahwa timnya menghargai keputusan MK. "Kami lihat dari tim pemenangan bahwa majelis hakim yang sangat tergesa-gesa menentukan keputusan, karena pemerintah pusat masih belum memberikan jadwal yang jelas untuk pelantikan kepala daerah," ujar Sutrisno.
Meskipun keputusan MK telah ditetapkan, tim pemenangan Edy-Hasan tidak berhenti begitu saja. Sutrisno Pangaribuan menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keabsahan pencalonan Bobby Nasution sebagai calon Gubernur Sumut. "Saat Pilgubsu, seharusnya dia tidak cuti, melainkan harus mengundurkan diri (Wali Kota) dan itu nanti rencana kami akan kami gugat di PTUN," tambah Sutrisno.
(TN/CHRISTIE)
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur, serta pelu
Ekonomi
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bergerak cepat menanggapi bencana infrastruktur yang memutus total Jalan Provinsi pen
Peristiwa
BANDA ACEH Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh memaparkan capaian signifikan Satgas Pemberantasan Penyelundupan dan Barang Kena Cukai (BKC)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadiri Launchi
Pemerintahan
BINJAI Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginstruksikan bupati dan walikota untuk menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedun
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) se
Pemerintahan
BANDA ACEH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar konferensi pers di Aceh untuk memaparkan capaian pengawasan dan penindakan
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat mel
Pemerintahan
BALI Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali menggelar rapat bersama Tim Satgas Pangan di Gedung Ditreskrimsus, Sel
Ekonomi
PAPUA Bupati Mimika Johannes Rettob meluruskan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut dana pemerintah
Politik
