Badai PHK Terus Melanda, Menperin Sebut Penyebabnya Perlu Pendalaman

JAKARTA – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut di Indonesia, dengan sejumlah perusahaan mengumumkan tutupnya pabrik mereka.

Terbaru, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang berlokasi di Sukoharjo resmi menutup pabriknya pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Sebelumnya, PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia di Kabupaten Bekasi juga telah menutup pabrik mereka, mengakibatkan PHK massal.

Menanggapi fenomena ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya perlu melakukan pendalaman terkait penyebab penutupan sejumlah pabrik tersebut.

Menurutnya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti masalah internal perusahaan, kesulitan bersaing dengan produk-produk impor, hingga masalah manajemen yang buruk.

"Kita melihat apakah perusahaan tutup, kalau tutup kenapa.

Apakah karena mismanagement, over ekspansi, atau tidak bisa bersaing dengan produk-produk lain, sebut saja produk impor dari negara tertentu.

Secara kompetitif, mereka mungkin merasa tidak bisa bersaing," ujarnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Sabtu (1/3/2025).

Agus juga menyatakan bahwa jika penyebabnya adalah daya saing usaha dan kurangnya insentif dari pemerintah, maka masalah tersebut harus segera ditangani.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan insentif terhadap industri umumnya berada di kementerian lain, bukan hanya Kemenperin.

"Yang berhak memberikan insentif untuk meningkatkan daya saing bukan hanya Kementerian Perindustrian, ada kementerian lain yang memiliki kewenangan tersebut," jelas Agus.

Menteri Perindustrian juga menekankan pentingnya melihat masalah PHK secara lebih mendalam.

Menurutnya, PHK bukan sekadar statistik, namun berpotensi menimbulkan dampak sosial yang besar.

"PHK itu tidak boleh dilihat hanya sebagai angka statistik.

Satu orang di-PHK adalah masalah.

Kita harus merasakan bagaimana rasanya jika yang di-PHK itu adik kita, kakak kita, atau keluarga kita," tuturnya dengan tegas.

PHK massal di sejumlah perusahaan besar ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

(dc/p)