Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Belanja Negara Sebesar Rp 306,69 Triliun di Tahun 2025

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Instruksi ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran dan mengalihkan dana ke program-program prioritas yang lebih mendesak.

Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh instansi terkait untuk memangkas belanja yang dianggap tidak mendesak, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, serta publikasi dan seminar. Pembatasan ini juga mencakup pengurangan belanja honorarium dan belanja lainnya yang tidak memiliki output terukur.

Anggaran yang dipangkas mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun. Efisiensi belanja ini diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor yang lebih prioritas, termasuk subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Presiden juga menekankan agar kepala daerah mengurangi belanja untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti seminar, kajian, dan perjalanan dinas. Mereka juga diminta untuk lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada kementerian atau lembaga.

Setelah identifikasi anggaran yang akan dipangkas selesai dilakukan, setiap kementerian dan lembaga akan mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025. Usulan ini akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR, dan setelah itu anggaran yang tidak efisien akan diblokir.

Kementerian Keuangan akan mengawasi pelaksanaan instruksi ini dengan memastikan anggaran yang diefisienkan dapat dialihkan ke program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, efisiensi belanja negara ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan anggaran dalam menghadapi tantangan global yang semakin tidak menentu.

Dengan mengurangi pengeluaran non-prioritas, anggaran akan lebih fokus untuk mendukung program-program pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat. “Efisiensi ini tidak mengubah postur APBN, tetapi memprioritaskan anggaran untuk program-program yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Deni.

Deni juga menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian dari program Asta Cita yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(cnc) (christie)