JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendapatkan skor rendah atau merah pada 8 indikator Monitoring Corruption for Prevention (MCP).
Hal ini mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut.
Direktur Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Yonathan Demme Tangdilintin, yang juga ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati Mimika, mengungkapkan bahwa skor merah tersebut meliputi 8 area intervensi, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, serta optimalisasi pajak.
Baca Juga:
"Bisa dibayangkan kalau merah itu tata kelola kurang baik, pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelayanan publik itu diatur dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 dan ada peraturan pelaksanannya, PP 96 tahun 2012," kata Yonathan dalam wawancara dengan wartawan pada Sabtu (1/3/2025).
Baca Juga:
Sebagai respons atas kondisi ini, Yonathan segera menerbitkan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 03 Tahun 2025 mengenai pelaksanaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (PADI) yang wajib diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut.
Kebijakan ini diharapkan dapat menanamkan semangat antikorupsi serta meningkatkan integritas setiap ASN.
Selain itu, Yonathan juga mengajak tokoh-tokoh religi dan spiritual untuk berperan serta dalam memperkuat semangat antikorupsi serta akhlak ASN di lingkungan Pemkab Mimika.
Ia juga menekankan pentingnya budaya bekerja yang benar, bukan membenarkan kebiasaan yang sudah mengakar, seperti praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Saya berharap, setiap penyelenggara negara termasuk para ASN di sini membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan dalam menjalankan tugas serta kewajiban, guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Mimika," ujar Yonathan.
Dalam pelaksanaan undang-undang pelayanan publik, Yonathan menyoroti pentingnya standar minimal yang harus diberikan oleh aparatur pemerintahan.
Namun, ia mengakui ada perbedaan antara formalitas yang tertera dalam maklumat layanan dan praktik di lapangan.
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
