RUU Minerba Diharapkan Memberdayakan UMKM dan Ormas Keagamaan dalam Pengelolaan Lahan Mineral, Tapi Pengelolaan Profesional dan Regulasi Penting

"Peraturan yang jelas harus segera dikeluarkan agar UMKM bisa beroperasi dengan baik.

Biaya operasional yang tinggi dan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten menjadi tantangan utama, selain itu regulasi yang sederhana dan terjangkau sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi praktik pertambangan ilegal," ujar Wisnu.

Baca Juga:

• Bupati Madina Tegaskan Komitmen Jalankan Program Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis
• Equestrian Gubernur Cup 2025, Sumut Siap Jadi Tuan Rumah Olahraga Berkuda

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan tambang untuk memastikan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh mereka.

"Tanpa peraturan yang tegas, UMKM bisa saja hanya menjadi alat bagi pihak luar.

Baca Juga:

• Yayasan Relawan Bali dan Mitra Bedah Rumah Pande Besi di Jembrana, Hadirkan Harapan Baru
• Kapolri dan Ketua Umum Bhayangkari Nikmati “Kupi Khop” di Stan Bhayangkari Aceh

Pemerintah perlu membuat perizinan lebih mudah dan terjangkau agar masyarakat merasa aman dan percaya dalam mengurus izin resmi," kata Wisnu.

Kebijakan ini memberikan harapan besar bagi masyarakat, terutama UMKM dan ormas keagamaan yang bisa lebih aktif dalam pengelolaan pertambangan, asalkan pengelolaannya dilakukan dengan profesional dan dibarengi dengan regulasi yang jelas serta mudah diakses.

(tb/p)