RUU Minerba Diharapkan Memberdayakan UMKM dan Ormas Keagamaan dalam Pengelolaan Lahan Mineral, Tapi Pengelolaan Profesional dan Regulasi Penting

"Peraturan yang jelas harus segera dikeluarkan agar UMKM bisa beroperasi dengan baik.

Biaya operasional yang tinggi dan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten menjadi tantangan utama, selain itu regulasi yang sederhana dan terjangkau sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi praktik pertambangan ilegal," ujar Wisnu.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan tambang untuk memastikan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh mereka.

"Tanpa peraturan yang tegas, UMKM bisa saja hanya menjadi alat bagi pihak luar.

Pemerintah perlu membuat perizinan lebih mudah dan terjangkau agar masyarakat merasa aman dan percaya dalam mengurus izin resmi," kata Wisnu.

Kebijakan ini memberikan harapan besar bagi masyarakat, terutama UMKM dan ormas keagamaan yang bisa lebih aktif dalam pengelolaan pertambangan, asalkan pengelolaannya dilakukan dengan profesional dan dibarengi dengan regulasi yang jelas serta mudah diakses.

(tb/p)