6 Relawan Indonesia Misi Kemanusiaan Palestina Tiba di Jakarta, 1 Orang Masih di Istanbul
JAKARTA Enam relawan Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Land Convoy (GSLC) untuk Palestina telah tiba kembali di Tan
NASIONAL
JAKARTA – Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk kuliah dengan biaya minimal, bahkan gratis, di berbagai jalur seleksi perguruan tinggi.
Program ini kini juga mencakup jalur mandiri 2025, yang selama ini dikenal dengan biaya tambahan berupa uang pangkal atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025, mereka hanya diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Namun, bagi yang memilih jalur mandiri, selain UKT, mereka umumnya harus membayar uang pangkal. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah uang pangkal ini juga ditanggung oleh KIP Kuliah 2025?
Penting untuk diketahui bahwa calon mahasiswa yang menggunakan KIP Kuliah 2025 di jalur mandiri 2025 tidak perlu khawatir tentang pembayaran uang pangkal atau SPI/IPI.
Program ini mencakup seluruh biaya yang harus dibayar, termasuk UKT dan uang pangkal.
Dengan kata lain, mahasiswa penerima KIP Kuliah 2025 dapat kuliah tanpa perlu membayar biaya apapun, baik itu uang kuliah maupun uang pangkal, termasuk mendapatkan bantuan biaya hidup setiap bulannya.
Bantuan KIP Kuliah 2025 memiliki durasi yang berbeda-beda tergantung jenis program studi yang diambil oleh mahasiswa.
Untuk program sarjana, bantuan diberikan hingga maksimal 8 semester, sementara untuk program diploma juga diberikan hingga 8 semester, dengan ketentuan berbeda untuk masing-masing jalur pendidikan profesional.
Bantuan biaya hidup KIP Kuliah 2025 diberikan dalam 5 klaster berdasarkan wilayah perguruan tinggi.
Besarannya bervariasi, mulai dari Rp 800.000 hingga Rp 1.400.000 per bulan.
Jumlah ini dicairkan setiap semester, yang berarti penerima KIP Kuliah akan mendapatkan bantuan biaya hidup selama 6 bulan sekaligus, misalnya untuk mahasiswa yang memperoleh bantuan sebesar Rp 1,1 juta per bulan, maka ia akan menerima Rp 6,6 juta untuk satu semester.
Selain biaya hidup, KIP Kuliah 2025 juga memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan akreditasi program studi yang dipilih.
Untuk program studi dengan akreditasi A, bantuan bisa mencapai maksimal Rp 12 juta per semester untuk bidang kedokteran dan Rp 8 juta untuk bidang non-kedokteran.
Sedangkan untuk program studi dengan akreditasi B dan C, bantuan diberikan dengan besaran yang lebih kecil, yakni Rp 4 juta dan Rp 2,4 juta per semester.
Dengan adanya KIP Kuliah 2025, calon mahasiswa yang memenuhi syarat, termasuk yang memilih jalur mandiri, dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa beban biaya kuliah yang berat.
Program ini menjadi peluang emas bagi mereka yang ingin mengenyam pendidikan tinggi dengan dukungan biaya penuh, termasuk biaya hidup dan biaya pendidikan.
(km/p)
JAKARTA Enam relawan Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Land Convoy (GSLC) untuk Palestina telah tiba kembali di Tan
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih menghadapi tekanan dalam beberapa waktu ke depan. Sejuml
EKONOMI
JAKARTA Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti rencana pemerintah mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidik
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong penguatan penguasaan bahasa asing di lingkungan pendidikan nasional. Setelah sebelumny
NASIONAL
JAKARTA PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyerahkan sejumlah dokumen legalitas perusahaan
NASIONAL
MEDAN Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mendapat perlawanan saat melakukan penggerebekan terhadap terduga pengedar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan perdagangan 2529 Mei 2026 ditutup melemah. Bursa Efek Indonesia (BEI
EKONOMI
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Ketua Ombudsman nonaktif Hery Susanto mengundurkan diri dari jabatannya se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifi
NASIONAL