Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
BITVONLINE.COM -Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu momen yang paling dinantikan menjelang Lebaran Idul Fitri di Indonesia.
Tradisi pemberian THR ini memiliki sejarah panjang yang berakar dari kebiasaan masyarakat hingga akhirnya menjadi kebijakan resmi yang diwajibkan oleh pemerintah.
Awal Mula THR di Indonesia
Sejarah THR di Indonesia dimulai pada era 1950-an saat Perdana Menteri Indonesia saat itu, Soekiman Wirjosandjojo, menginisiasi kebijakan pemberian tunjangan kepada pegawai negeri sipil (PNS).
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS menjelang hari raya.
Pemberian tunjangan ini awalnya hanya diberikan kepada pegawai pemerintahan, tetapi seiring waktu, kebiasaan ini juga mulai diterapkan di berbagai sektor swasta.
Para pengusaha memberikan tunjangan kepada karyawan mereka sebagai bentuk apresiasi dan dukungan dalam menyambut Idul Fitri.
Menjadi Kewajiban Perusahaan
Pada tahun 1994, pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 1994 menetapkan bahwa perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawannya.
Peraturan ini diperbarui dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yang mengatur bahwa setiap pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak menerima THR sebesar satu kali gaji pokok bagi yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih.
Pemberian THR tidak hanya menjadi hak karyawan, tetapi juga berdampak besar pada perekonomian nasional.
Dana THR yang diterima pekerja umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, seperti membeli pakaian baru, mudik, dan konsumsi lainnya.
Hal ini mendorong peningkatan transaksi di berbagai sektor, terutama ritel dan transportasi.
Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa perusahaan juga mulai memberikan THR dalam bentuk lain, seperti voucher belanja atau bonus tambahan, untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Dengan adanya THR, masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman, sementara dunia usaha dan ekonomi juga merasakan dampak positifnya.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK