Jokowi Dipecat PDI-P, Pengamat: Waktu yang Tepat Bagi Presiden Mendirikan Partai Baru

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), resmi dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pemecatan ini diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, pada Senin (16/12/2024). PDI-P mengambil langkah tersebut setelah menilai Jokowi melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta kode etik dan disiplin partai, khususnya terkait dengan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain, yaitu Koalisi Indonesia Maju, yang bertentangan dengan keputusan DPP PDI-P.

Pemecatan ini menjadi momen penting bagi Jokowi, yang telah lama dikenal sebagai figur penting dalam PDI-P dan dianggap membawa banyak kemenangan bagi partai tersebut, termasuk saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. Namun, dengan pemecatan ini, Jokowi harus menghadapi tantangan besar dalam membuktikan dirinya tanpa dukungan partai yang telah membesarkan namanya.Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebutkan bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk membuktikan bahwa dirinya bisa sukses tanpa PDI-P. Menurut Adi, cara terbaik bagi Jokowi untuk membuktikan kemampuannya adalah dengan tidak bergabung dengan partai politik yang sudah mapan, melainkan mendirikan partai baru.“Selama ini ada klaim dari PDI-P bahwa Jokowi bisa menjadi presiden, gubernur, bahkan wali kota Solo berkat PDI-P. Sekarang, saatnya Jokowi membuktikan bahwa dirinya bisa hebat tanpa PDI-P,” kata Adi dalam pesan singkatnya, Senin (16/12/2024). “Jika Jokowi memilih untuk bergabung dengan partai yang sudah mapan, klaim itu tidak bisa diuji. Sebaiknya dia mendirikan partai sendiri untuk menunjukkan kemampuannya,” lanjutnya.

Adi juga menilai bahwa Jokowi memiliki modal politik yang cukup kuat untuk menjalankan hal tersebut. Dengan rekam jejaknya yang sukses sebagai presiden dengan tingkat kepuasan tinggi, serta dukungan dari keluarganya seperti putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, dan menantu Bobby Nasution yang sedang berjuang menuju kursi Gubernur Sumatera Utara, Jokowi memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata.Namun, bagi Adi, klaim bahwa Jokowi lebih besar dari PDI-P perlu diuji dengan langkah yang konkret, yakni mendirikan partai baru. “Jika Jokowi bergabung dengan partai yang sudah mapan, kebesaran dirinya tidak akan terlihat karena partai itu sudah besar sebelum Jokowi ada,” ujar Adi.Di sisi lain, PDI-P telah menyiapkan langkah tegas terhadap tindakan Jokowi yang dinilai menyimpang dari jalur partai. Menurut Komarudin Watubun, pemecatan Jokowi diambil setelah mempertimbangkan pelanggaran berat yang dilakukannya, termasuk dukungannya terhadap calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, yang berseberangan dengan pilihan resmi PDI-P untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024. Jokowi juga dituding menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi, yang menurut PDI-P merusak sistem demokrasi dan etika negara. (JOHANSIRAIT)