Iran Tutup Selat Hormuz, Ketegangan Timur Tengah Kembali Memuncak
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Vietnam kini memiliki kebijakan yang berbeda terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Indonesia yang akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sementara Vietnam justru menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen. Meskipun begitu, pihak pemerintah Indonesia menilai bahwa insentif perpajakan yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan dengan Vietnam.
Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menanggapi perbandingan kebijakan PPN antara kedua negara. Ia menjelaskan bahwa meski tarif PPN Indonesia akan lebih tinggi, insentif perpajakan yang diberikan jauh lebih besar. Salah satu alasan utama adalah pemerintah Indonesia memberikan pembebasan PPN terhadap berbagai barang dan jasa yang vital bagi masyarakat, sebuah langkah yang tidak dilakukan oleh pemerintah Vietnam.”PPN di Vietnam sangat terbatas pembebasannya, lalu Vietnam tidak ada belanja perpajakan,” kata Febrio dalam wawancara yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). Menurut Febrio, pembebasan PPN di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk bahan makanan, sektor transportasi, jasa pendidikan, kesehatan, hingga sektor otomotif dan properti.
Sebagai contoh, untuk tahun 2025 saja, pemerintah Indonesia merencanakan belanja pajak sebesar Rp 265,6 triliun untuk pembebasan PPN. Pembebasan ini meliputi Rp 77,1 triliun untuk bahan makanan, Rp 61,2 triliun untuk UMKM, Rp 34,4 triliun untuk sektor transportasi, Rp 30,8 triliun untuk jasa pendidikan dan kesehatan, serta Rp 27,9 triliun untuk jasa keuangan dan asuransi. Sektor-sektor lainnya, seperti otomotif dan properti, serta listrik dan air, juga mendapat pembebasan pajak yang signifikan.Febrio menambahkan, Indonesia bahkan memberikan pembebasan PPN pada komoditas sembako, sementara Vietnam tetap mengenakan tarif 5 persen untuk barang yang sama. “Vietnam itu pajaknya 5 persen, kita 0 persen,” ujar Febrio. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tarif PPN Indonesia lebih tinggi, negara ini lebih dermawan dalam memberikan insentif perpajakan kepada masyarakatnya.Menurut Febrio, insentif perpajakan di Indonesia jauh lebih besar daripada yang diberikan oleh Vietnam. “Jadi kalau ditanya insentif perpajakan, apalagi insentif PPN khususnya, itu Indonesia jauh lebih generous daripada Vietnam,” tegas Febrio. (JOHANSIRAIT)
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) menyambut positif kebijakan pemerintah terkait penerapan anggaran m
OLAHRAGA
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik plastik dan mainan yang berada di Jalan Ladang, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sabtu (20
PERISTIWA
BANDA ACEH Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, M.I.Kom atau yang akrab disapa Om Sur, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat A
AGAMA
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat kapal ikan yang sedang bersandar di dermaga Jalan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Bela
PERISTIWA
JAKARTA Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupa
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 mencapai 5,61 persen seca
EKONOMI
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL