Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, mengungkapkan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP telah menetapkan Muktamar PPP akan digelar setelah Idul Fitri 2025. Dalam muktamar tersebut, keputusan-keputusan penting akan diambil, termasuk kemungkinan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Di forum itu, seluruh peserta atau muktamirin mempunyai ruang untuk memutuskan masa depan partai mulai dari menyusun AD/ART, memilih ketua umum, dan keputusan-keputusan penting lainnya,” kata Arwani usai penutupan Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa AD/ART PPP tidak dapat diubah dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan pada muktamar sebelumnya. Menurut Arwani, perubahan AD/ART membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk masuk dan memimpin partai, bahkan tanpa latar belakang sebagai pengurus PPP sebelumnya.
“Jika memang Muktamirin menghendaki perubahan persyaratan ketua umum, maka calon ketua umum PPP tidak harus berasal dari pengurus partai yang sudah ada. Ini membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi,” ujar Arwani.Hal ini memungkinkan tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak terlibat dalam kepengurusan, baik di tingkat DPP maupun DPW, untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum PPP. Arwani menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mutlak tentang persyaratan calon ketua umum, dan segala keputusan akan bergantung pada hasil musyawarah para peserta muktamar.”Ini bisa diubah tergantung dari bagaimana peserta atau muktamirin nanti. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada mereka yang memiliki kewenangan memilih dan menentukan kriteria calon ketua umum yang baru,” jelasnya. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK