Bukan Karena Tembakan, Labfor Polda Sumut Ungkap Penyebab Pecahnya Kaca Rumah Dinas Wabup Deli Serdang
DELI SERDANG Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara memastikan pecahnya kaca jendela rumah dinas Wakil Bupati Deli Serd
PERISTIWA
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah tengah dalam sorotan terkait laporan harta kekayaan yang mencapai Rp 9,4 miliar. Nama Dedy Mandarsyah sebelumnya juga disebut-sebut dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) pada akhir tahun 2023.
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Herda Helmijaya, menyatakan bahwa penemuan tersebut semakin memperkuat alasan KPK untuk menggali lebih dalam mengenai kekayaan Dedy, yang diduga memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana tertentu. Dalam wawancara pada Minggu (15/12/2024), Herda menjelaskan, “Nama yang bersangkutan sebetulnya sudah disebut-sebut dalam OTT di Kaltim, dan itu makin menguatkan untuk segera dilakukan pendalaman terhadap kekayaan Dedy Mandarsyah.”
Herda menambahkan, jika KPK telah memperoleh data yang cukup kuat, pihaknya akan segera memanggil Dedy untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut. “Jika kami sudah memiliki data yang valid, maka Dedy Mandarsyah pasti akan dipanggil dalam dua pekan ke depan untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait harta kekayaannya,” jelas Herda.Nama Dedy Mandarsyah juga belakangan ini mencuat dalam kaitannya dengan kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas (ko-assisten) bernama Muhammad Luthfi. Dedy disebut sebagai salah satu pihak yang memiliki hubungan dengan keluarga LD, ayah dari dokter koas yang diduga menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut. Meski belum ada konfirmasi resmi terkait keterlibatan Dedy, hubungan ini memicu spekulasi lebih lanjut terkait kasus yang sedang berlangsung.
Dedy Mandarsyah terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 14 Maret 2024, dengan total kekayaan sebesar Rp 9.426.451.869. Rincian laporan harta kekayaannya meliputi berbagai aset dan investasi, yang terdiri dari:
Tanah dan Bangunan: Rp 750 juta Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan seluas 33,8 m² senilai Rp 200 juta Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan seluas 33,8 m² senilai Rp 200 juta Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan seluas 36 m² senilai Rp 350 juta Alat Transportasi: Rp 450 juta Mobil Honda CR-V Tahun 2019 senilai Rp 450 juta Harta Bergerak: Rp 830 juta Surat Berharga: Rp 670,7 juta Kas dan Setara Kas: Rp 6.725.751.869Dengan total kekayaan yang cukup signifikan, KPK kini fokus untuk memverifikasi apakah ada ketidakwajaran atau penyalahgunaan wewenang terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Dedy Mandarsyah. (JOHANSIRAIT)
DELI SERDANG Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara memastikan pecahnya kaca jendela rumah dinas Wakil Bupati Deli Serd
PERISTIWA
MEDAN Tim gabungan masih melanjutkan proses evakuasi korban ledakan yang terjadi di rumah nomor 3B, Komplek Grand Polonia, Kota Medan, S
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi banjir yang kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Ia meminta Peme
PERISTIWA
LANGKAT Kisah cinta pasangan muda di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang memilih menikah meski berbeda keyakinan, berujung pada pros
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap bahwa kliennya pernah mengajukan pinjaman bank senilai sekitar Rp10 miliar u
ENTERTAINMENT
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Aceh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung lokasi ledakan yang menghancurkan sebuah rumah di Kompleks Grand Poloni
PERISTIWA
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BetulBetul melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Sumatera Utara terhadap PT Pertamina Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah massa yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Transparansi dan Mencegah Aksi Korupsi (HOTMA) menggelar aksi damai di dep
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAHAN