MEDAN – Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 diwarnai perdebatan antaranggota dewan.
Di tengah jalannya sidang, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninggalkan ruang rapat sebelum agenda penandatanganan keputusan bersama dilaksanakan.
Peristiwa tersebut terjadi di Gedung DPRD Sumut, Selasa (21/7/2026), saat rapat memasuki agenda penyampaian laporan Badan Anggaran dan pembacaan konsep keputusan bersama antara DPRD dengan Gubernur Sumut terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.Baca Juga:
Sebelumnya, rapat paripurna pertama yang membahas jawaban fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung tanpa kendala.
Namun, ketika rapat kedua memasuki tahap pengambilan keputusan, sejumlah anggota DPRD mengajukan interupsi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Syahril Siregar, mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan dan meminta pimpinan sidang memastikan terlebih dahulu jumlah anggota yang hadir secara fisik sesuai tata tertib DPRD.
"Interupsi pimpinan, paling tidak pimpinan harus membacakan berapa yang setuju dan tidak setuju. Kedua, perlu dilakukan dan perlu dilihat apa saja penandatanganan yang notabenenya tentang Ranperda APBD Sumut perlu memperhatikan Tatib," jelasnya.
Ia juga menilai proses penandatanganan keputusan harus memenuhi ketentuan kehadiran anggota dewan sesuai tata tertib yang berlaku.
"Sama-sama kita ketahui fraksi di DPRD Sumut menyambut hangat pelaksana APBD. Saran pendapat setelah kunjungan ke lapangan ada yang sesuai dan tidak sesuai di lapangan tentu menjadi catatan ke depan. Maka dari itu, kalau melihat tatib disebutkan, dinyatakan dengan jumlah kehadiran berapa jumlah yang hadir dan orang yang hadir supaya Tatib tetap bisa menjadi panutan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mencoba menjelaskan bahwa jumlah anggota yang hadir telah memenuhi syarat kuorum berdasarkan daftar hadir.
Di tengah penjelasan tersebut, interupsi kembali disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Arifay Tambunan.
Ia menyoroti adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna.
MEDAN Putusan terhadap anak berinisial AL (12), terdakwa kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Kecamatan Medan Sunggal, telah berk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membawa sejumlah agenda strategis saat menjalankan komitmen berkantor
PEMERINTAHAN
NIAS UTARA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.
KESEHATAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG tabung
NASIONAL
BINJAI Kepolisian Resor (Polres) Binjai terus mengintensifkan upaya pencegahan aksi tawuran yang melibatkan kalangan remaja dan pelajar.
NASIONAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dalam upaya menciptakan keamanan, keter
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memastikan revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi Medan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi
KESEHATAN
MEDAN Upaya pencarian korban ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, akhirnya membuahkan hasil. Pada hari kedua proses evak
PERISTIWA
MEDAN Penanganan kasus dugaan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang melibatkan dua oknum personel Polres Samosir terus berlanjut. Po
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kecelakaan maut yang kembali terjadi di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, mendapat perhatian serius dari Gubernur Sumate
NASIONAL
