"Jadi gini, itu sudah mau agenda penandatanganan diawal, sudah discors untuk cek kehadiran. Setelah dicek, sudah kuorum. Kemudian lanjut dengan penyampaian pendapat fraksi, semua juga sudah menyampaikan sepakat dan menyetujui."
Ia menilai interupsi yang kembali muncul menjelang penandatanganan justru memperlambat proses persidangan.
"Tinggal tandatangan tapi seperti memperlambat proses. Maka dari itu, pak gub minta seluruh OPD juga ikut keluar," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Anita menyebut peristiwa tersebut lebih disebabkan adanya perbedaan pemahaman mengenai mekanisme persidangan.
Menurutnya, kuorum sebenarnya telah terpenuhi sejak awal sidang dibuka.
"Sebenarnya untuk pengambilan putusan atau penandatanganan memang harus 2/3 tapi kalau dari awal itu sudah 69 yang tandatangan dan sudah dibuka. Pada saat dibuka ya sudah, karena kita satu rangkaian bahwa bacaan pendapat akhir fraksi, mengikuti rangkaian berikutnya," terangnya.
Ia juga menilai berkurangnya jumlah anggota yang berada di ruang sidang terjadi karena sebagian peserta keluar saat waktu istirahat.
"Sebenarnya enggak (wajar) Gubernur walk out, cuman mungkin, karena beliau baru pulang dari Nias, jadi tadi pagi juga sudah kuorum sebenarnya, jadi cuman salah paham saja," jelasnya.
Hingga rapat diskors, agenda penandatanganan keputusan bersama mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 belum terlaksana.* (tm/ad)
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. menerima kunjungan kerja Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) T
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus membuka peluang kerja sama internasional untuk mempercepat pembangunan daerah.
PEMERINTAHAN
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mendorong peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) seb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu bersama Ketua DWP Sumut Evi Novida Ginting me
PENDIDIKAN
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak masyarakat di Kepulauan Nias untuk menjaga dan menggunakan rupiah seba
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan kekayaan nasional yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespons aksi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengenakan kaus bertulisk
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mendorong pengembangan kreativitas generasi muda melalui kegiatan seni dan budaya di lingkungan sekolah. H
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai ilmu ekonomi bukanlah sesuatu yang rumit atau hanya bisa dipahami oleh kala
EKONOMI
