Eks Jubir KPK: Penilaian Kerugian BUMN Harus Gunakan Paradigma Bisnis, Bukan Pemerintahan
JAKARTA Praktisi hukum sekaligus mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menekankan pentingnya penerapan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG – Sebanyak 11 pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berakhir dengan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Total ada 13 gugatan yang mencakup hasil pemilihan di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar. Dua di antaranya diajukan untuk daerah yang sama, yakni Pasaman dan Pasaman Barat, sementara daerah lainnya masing-masing mengajukan satu gugatan.
Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Hamdan, menyatakan bahwa meskipun sejumlah daerah menghadapi gugatan, Pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak mengajukan gugatan ke MK. Meskipun demikian, 13 gugatan ini tetap mempengaruhi hasil pemilihan di 11 kabupaten/kota di Sumbar, yang meliputi Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Kota Solok, Solok Selatan, Payakumbuh, dan Mentawai.”Sejauh ini, tidak ada gugatan terkait hasil Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, kami siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Kami optimistis karena setiap tahapan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Hamdan di Padang, Kamis (12/12/2024).
Pasaman – 2 gugatan Pasaman Barat – 2 gugatan Padang – 1 gugatan Padang Panjang – 1 gugatan Sawahlunto – 1 gugatan Tanah Datar – 1 gugatan Limapuluh Kota – 1 gugatan Kota Solok – 1 gugatan Solok Selatan – 1 gugatan Payakumbuh – 1 gugatan Mentawai – 1 gugatanPersiapan KPU Menghadapi Sengketa di MK Sebagai respons terhadap gugatan yang diajukan, KPU Provinsi Sumatera Barat bersama KPU kabupaten/kota akan segera mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi sengketa hasil Pilkada tersebut. Hamdan mengungkapkan bahwa pada 12–14 Desember 2024, KPU Sumbar akan menggelar rapat koordinasi dengan KPU RI untuk membahas secara rinci langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Praktisi hukum sekaligus mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menekankan pentingnya penerapan
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN Di tengah rimbunnya belantara Kalimantan yang tengah bertransformasi menjadi ibu kota negara baru, sebuah narasi spiritual ya
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan alasan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang berada di
NASIONAL
MEDAN Polisi berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah fantastis, dengan total barang bukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 pe
POLITIK
MALUKU Bripda MS, oknum anggota Brimob Batalyon C Pelopor, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tual atas kasus dugaan pengani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Survei terbaru dari lembaga riset Indekstat menunjukkan tingkat keyakinan publik yang tinggi terhadap masa depan Indonesia di bawa
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkapkan pola aliran uang yang diterima oleh mantan Kapolr
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sudah hampir tiga bulan pasca bencana banjir bandang yang melanda Desa Sibiobio, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera
PERISTIWA
PANDAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap maraknya modus penipua
PEMERINTAHAN