JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima tujuh perkara perselisihan hasil Pilkada 2024 tingkat provinsi. Hal ini diumumkan melalui situs resmi MK pada Rabu, 11 Desember 2024, menjelang sore. Proses registrasi perkara tersebut dilanjutkan dengan penjadwalan sidang sengketa yang dijadwalkan mulai Januari 2025.
Perkara pertama yang didaftarkan adalah terkait pemilihan gubernur Papua Selatan yang diajukan oleh M Andrean Saefudin. Sementara itu, perkara kedua dan ketiga juga datang dari wilayah yang sama, yakni Papua Selatan. Perkara kedua diajukan oleh Darius Gewilon dan Yusak Yaluwo, sementara perkara ketiga digugat oleh perorangan dengan nama pemohon Ir Saparuddin.
Di luar Papua Selatan, perkara keempat yang diterima adalah terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Maluku Utara. Permohonan ini diajukan oleh Aliong Mus dan Sahril Thahir. Perkara kelima diajukan oleh pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, yang sebelumnya kalah dari pasangan Bobby Nasution-Surya pada Pilkada Sumatera Utara.Selanjutnya, perkara keenam juga berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Maluku Utara, kali ini dengan pemohon Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan. Terakhir, perkara ketujuh berfokus pada pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara, yang digugat oleh Hj Tina Nur Alam MM dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan.
Tak hanya di tingkat provinsi, Mahkamah Konstitusi juga menerima 203 perkara terkait perselisihan hasil Pilkada bupati dan wakil bupati. Selain itu, terdapat 46 perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota.Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa sidang sengketa hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan setelah seluruh permohonan yang masuk diregistrasi dan mendapatkan nomor perkara. Sidang-sidang tersebut rencananya akan dibagi menjadi tiga panel, kecuali ada hal-hal yang krusial, maka sidang akan dilaksanakan dalam bentuk sidang pleno. Namun, Suhartoyo menegaskan, pengucapan putusan tetap dilakukan secara pleno.Proses sidang sengketa Pilkada ini merupakan langkah penting untuk memastikan keabsahan hasil pemilihan dan menjaga transparansi serta integritas demokrasi di Indonesia. Masyarakat pun diharapkan dapat mengikuti jalannya proses ini dengan bijak, serta menjaga ketertiban dan menghormati keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
