Pemerintah Tegaskan Komitmen Prioritas Lindungi Perempuan dan Anak di Era Prabowo

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak. Perlindungan terhadap kelompok rentan ini menjadi salah satu isu prioritas nasional yang tercantum dalam delapan program unggulan pemerintahan, Asta Cita.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Ratna Susianawati, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik yang berlangsung di Auditorium Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).”Pemerintah Presiden Pak Prabowo dan juga Wakil Presiden menempatkan isu perempuan dan anak, terutama dalam penanganan kasus kekerasan, sebagai isu prioritas. Hal ini tertuang sangat jelas dalam Asta Cita,” ungkap Ratna.Ratna mengungkapkan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, telah menyampaikan rencana strategis kementerian kepada Presiden Prabowo. Terdapat tiga area prioritas yang akan menjadi fokus dalam lima tahun ke depan:

Gerakan Masyarakat Bersama Pemerintah berencana membangun sebuah gerakan kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi Antarkementerian dan Lembaga Ruang kolaborasi akan diciptakan dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, sehingga tugas dan fungsi masing-masing dapat diarahkan untuk menangani isu-isu perlindungan perempuan dan anak secara terpadu. Pemberdayaan Masyarakat Desa Upaya perlindungan akan berangkat dari komunitas desa, yang dinilai sebagai lapisan masyarakat paling bawah di mana kekerasan kerap terjadi. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ruang aman sekaligus memberdayakan masyarakat untuk melawan kekerasan.

“Persoalan kekerasan ini masih banyak terjadi di masyarakat paling bawah. Dengan ruang kolaborasi, kita berharap mampu mencegah tindak kekerasan secara lebih efektif,” ujar Ratna.Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, KemenPPPA juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak berjalan di tingkat lokal. Ratna menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah.“Kami ingin menciptakan sinergi yang kuat sehingga upaya perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga masyarakat,” tambahnya.Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden mendukung penuh agenda KemenPPPA, yang tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga pencegahan kasus kekerasan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.Dengan strategi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, Indonesia diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak. (JOHANSIRAIT)