OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
KARAWANG – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengungkapkan akan mendorong peningkatan anggaran untuk penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kawasan ini sudah lama dikenal sebagai wilayah langganan banjir yang kerap menenggelamkan pemukiman dan lahan pertanian di sekitarnya.
Saan menyampaikan bahwa untuk menangani masalah banjir yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, dan berbagai pihak terkait. “Saya mendorong secara politiknya, nanti Pak Bupati Haji Aep kita berkolaborasi bersinergi dengan BBWS untuk menangani persoalan banjir. Untuk teknis, Pak Dian (Kepala BBWS Citarum) yang akan mengkoordinir,” ujar Saan saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut pada Jumat (6/12/2024).Bersama Bupati Karawang, Aep Saepuloh, dan Kepala BBWS Citarum, Mochamad Dian Al Ma’ruf, Saan mengecek langsung pertemuan tiga sungai, yakni Sungai Cidawolong, Sungai Kaliurang, dan Sungai Cibeet, yang selama ini berkontribusi terhadap banjir di Karangligar. “Ini banjir yang abadi, agak permanen, sudah belasan tahun ini banjir. Kita coba ingin melihat langsung penyebabnya dan bagaimana nanti penanganannya,” jelas Saan.
Sementara itu, Kepala BBWS Citarum, Mochamad Dian Al Ma’ruf, menjelaskan bahwa penanganan banjir di wilayah tersebut diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp 80 hingga 100 miliar. “Ini merupakan tindakan jangka menengah yang segera dilakukan. Kami juga sudah merancang desain untuk normalisasi sungai dan pemasangan pintu air serta kolam retensi untuk mengatasi masalah banjir di kawasan ini,” kata Dian.Dian menjelaskan langkah pertama adalah melakukan normalisasi sungai untuk menyesuaikan elevasi dan mengurangi dampak genangan. Setelah itu, pintu air akan dipasang di beberapa titik, diikuti dengan pembangunan kolam retensi untuk menampung air hujan yang berlebihan. “Begitu pintu ini dipasang, air tidak akan bisa masuk ke Cibeet dan Cidawolong, sehingga proses pemompaan air ke kolam retensi dapat dilakukan dengan lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Dian, dengan penerapan sistem tersebut, genangan air yang ada di wilayah Desa Karangligar yang sebelumnya mencapai 135 hektar dapat berkurang signifikan, hanya menyisakan 17 hingga 40 hektar area yang tergenang. Namun, Dian menambahkan bahwa langkah selanjutnya akan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani sisa kawasan yang belum dapat teratasi.Selain itu, Dian berharap dengan kolaborasi antar pemerintah daerah dan pusat, penanganan banjir ini dapat selesai pada 2024. “Insyaallah, dengan adanya pompa dan kolam retensi ini, banjir di Karangligar dapat berkurang secara signifikan, dan kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Gubernur Jawa Barat untuk menyelesaikan sisa masalah yang ada,” jelasnya. (JOHANSIRAIT)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL