KPK Periksa Dua Pejabat Bank Indonesia, Terkait Apa?
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Sekretaris Bidang Organisasi DPP Golkar, Derek Loupatty, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini telah dianggap sebagai anggota kehormatan Partai Golkar, meskipun ia tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Pernyataan ini muncul setelah Jokowi tidak lagi terafiliasi dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkannya.
Derek menjelaskan bahwa pertimbangan Golkar untuk memberikan status anggota kehormatan kepada Jokowi didasari oleh kontribusinya sebagai negarawan yang telah banyak berjasa untuk bangsa dan negara. Selain itu, Golkar sudah memberikan dukungan penuh kepada Jokowi sejak ia pertama kali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, dan terus berlanjut hingga masa jabatannya saat ini.
“Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA. Bagi Golkar, kenapa Golkar menganggap Pak Jokowi misalnya yang negarawan? Karena Golkar mendukung beliau dari pada saat 2014 sampai dengan 2024 sebagai presiden,” ujar Derek Loupatty kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Kamis (5/12/2024).Dalam penjelasannya, Derek menambahkan bahwa dalam struktur keanggotaan Golkar terdapat dua kategori keanggotaan, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan. Dengan demikian, Jokowi, yang dianggap sebagai anggota kehormatan, tidak perlu melalui prosedur administratif seperti yang berlaku bagi kader partai pada umumnya.
“Jadi, kalau ada yang katakan harus punya KTA dan sebagainya, kelas Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan lain-lain bagi Golkar tidak perlu pakai KTA. Mereka adalah negarawan dan wajib menjadi anggota kehormatan partai Golkar,” lanjutnya.Selain Jokowi, Golkar juga menyebutkan beberapa tokoh lain yang tidak lagi bergabung dengan PDI Perjuangan, namun tetap dianggap sebagai anggota kehormatan partai. Sebut saja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan calon Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution, yang keduanya merupakan bagian dari koalisi Golkar.“Inilah negarawan yang bagi kami, Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini adalah mereka anggota kehormatan Golkar. Termasuk Mas Gibran, karena Mas Gibran juga kan dicalonkan oleh Partai Golkar bersama Pak Prabowo,” jelas Derek. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait hasil neg
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan sejumlah operator seluler dalam sidang uji materi Un
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan aktivis 98 Faizal Assegaf terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Juru Bicara K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian signifikan meski baru berjalan 1
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yu
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Suasana duka menyelimuti warga Dusun IV, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Masyarakat digegerkan d
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kepolisian Negara Republik Ind
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied pe
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap terk
HUKUM DAN KRIMINAL