37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
Jakarta– Sebanyak 29 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kembali direlokasi dalam tahap kedua program relokasi pemerintah. Relokasi ini dilakukan untuk memindahkan warga ke tempat tinggal yang lebih layak, kali ini ke Rusun PIK Pulogadung.
Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaeman, menyampaikan bahwa relokasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kawasan tersebut. “Kita merelokasi atau memindahkan kurang lebih sekitar 29 kepala keluarga ke PIK Pulogadung,” ujar Agus, Rabu (4/12/2024), seperti dilansir dari sumber terkait.
Proses relokasi ini merupakan gelombang kedua, setelah sebelumnya 44 keluarga berhasil dipindahkan ke Rusun Rawabuaya pada 1 Desember 2024 lalu. Kedua gelombang ini merupakan bagian dari total 139 keluarga penghuni kolong Tol Angke yang ber-KTP DKI Jakarta.Sebelum proses relokasi dimulai, warga di kolong Tol Angke yang terdiri dari 257 kepala keluarga, dengan total 685 jiwa, telah melalui proses pendataan dan klasifikasi. Dari jumlah tersebut, 139 keluarga memiliki KTP DKI Jakarta dan berhak dipindahkan ke rusunawa. Sementara itu, 98 keluarga yang berasal dari luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun, melainkan diberikan kompensasi sebesar Rp 1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tempat tinggal selama dua bulan, serta bantuan sembako.
Bagi warga yang memilih untuk kembali ke daerah asal, Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta juga menyediakan fasilitasi kepulangan tanpa mengurangi besaran kompensasi yang telah diberikan.Proses relokasi ini diharapkan dapat selesai dalam minggu ini, dengan pengalihan 139 keluarga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sebelumnya, warga di kolong Tol Angke tinggal dalam kondisi serba terbatas dan kurang layak, terutama mengingat lokasi yang berada di bawah struktur jembatan tol. Relokasi ini juga menjadi bagian dari program pemerintah untuk memberikan solusi perumahan yang lebih baik bagi warga yang terdampak pembangunan infrastruktur.
Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim, menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan pendataan dengan seksama dan memastikan bahwa seluruh warga yang berhak dipindahkan akan mendapatkan rumah layak huni. “Hari ini kita sudah data semua yang hasil kemarin relokasi dari kolong tol di Kelurahan Jelambar Baru,” kata Firmanudin.Relokasi ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menata kota Jakarta, yang selama ini dikenal dengan tantangan terkait kepadatan penduduk dan kurangnya fasilitas hunian yang layak. Dengan selesainya relokasi tahap kedua, masih ada 66 KK yang akan segera dipindahkan pada tahap berikutnya.
(JOHANSIRAIT)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN