Tujuh Menko Kabinet Prabowo Ajukan Tambahan Anggaran Rp 5,1 Triliun ke DPR

Jakarta — Sebanyak tujuh menteri koordinator (Menko) Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2025 ke DPR RI. Dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (2/12/2024), total usulan tambahan anggaran tersebut mencapai Rp 5,1 triliun.

Ketujuh menteri yang mengajukan tambahan anggaran itu adalah:

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menko Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Yusril Ihza Mahendra mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 325 miliar. Ia mengungkapkan, dana ini diperlukan untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian di bawah kementeriannya.

“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan dengan dana Rp 9 miliar untuk satu tahun operasional. Mudah-mudahan ini bisa dipahami,” kata Yusril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rinciannya, anggaran Rp 100 miliar akan digunakan untuk operasional sekretariat, sementara masing-masing deputi membutuhkan Rp 75 miliar.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan dana sebesar Rp 273 miliar. Kementeriannya berharap total anggaran tahun 2025 bisa mencapai Rp 503 miliar.

“Kami sangat membutuhkan anggaran untuk memastikan pelaksanaan program dan target pembangunan kewilayahan dapat tercapai,” ujar AHY.

Zulkifli Hasan menyampaikan usulan tambahan anggaran senilai Rp 505 miliar. Dana ini direncanakan untuk pembentukan kantor baru dan pengadaan fasilitas operasional yang belum tersedia.

“Di bawah koordinasi Cak Imin (Muhaimin Iskandar), kami membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 505 miliar. Ini untuk membangun kantor, menyediakan kursi, mobil, dan kebutuhan dasar lainnya,” jelas Zulkifli.

Ketua Banggar DPR RI menyampaikan pihaknya akan mempelajari secara mendalam usulan tambahan anggaran ini. DPR diharapkan bisa menyeimbangkan kebutuhan kementerian koordinator dengan efisiensi anggaran negara.

Namun, sejumlah anggota DPR mengingatkan agar tambahan anggaran ini benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Anggaran besar harus diikuti dengan komitmen kinerja tinggi. Masyarakat ingin melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah,” tegas salah satu anggota Banggar DPR.

Pengajuan tambahan anggaran ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebutuhan lintas sektor di tengah keterbatasan fiskal. Kebutuhan anggaran dari kementerian koordinator diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang, mulai dari hukum, pangan, hingga infrastruktur.

Hasil pembahasan anggaran ini akan menjadi salah satu tolok ukur awal keberhasilan kabinet dalam menjawab ekspektasi masyarakat di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo.

(JOHANSIRAIT)