Cak Imin Sebut 100 Ribu WNI Bekerja di Kamboja, Soroti Isu Judi Online dan Perlindungan Pekerja Migran

JAKARTA – Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengungkapkan bahwa sekitar 100 ribu warga negara Indonesia (WNI) bekerja di Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Cak Imin dalam konferensi pers di kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024), terkait viralnya isu warung Indonesia yang bertebaran di Kamboja dan keterkaitannya dengan praktik judi online.

Cak Imin mengaku telah memantau langsung kondisi WNI di Kamboja dan mencatat banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang merintis usaha kuliner di negara tersebut. “Ada banyak yang jualan pecel lele, soto lamongan, dan bisnis kuliner lainnya. Saya yakin ada pihak yang membantu proses kerja PMI di Kamboja,” ujar Cak Imin, yang juga mengingatkan bahwa tidak semua narasi yang beredar di media sosial mengenai permasalahan di Kamboja adalah benar.

Meskipun ada kekhawatiran soal judi online yang marak di negara tersebut, Cak Imin menegaskan bahwa banyak laporan yang viral sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan. “Saya mendapatkan begitu banyak laporan yang menakutkan, dan saya memeriksa sendiri. Banyak yang ternyata hanya konflik antar sesama pekerja Indonesia di sana, bukan karena judi online,” tambahnya.

Cak Imin mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak judi online yang dapat merugikan banyak pihak, terutama pekerja migran Indonesia yang menjadi korban praktik ilegal ini. “Judi online ini bisa menguntungkan negara lain, sementara korban utamanya adalah warga kita sendiri. Kita harus mencegah ratusan triliun rupiah mengalir ke negara asing dengan merugikan masyarakat kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyebutkan bahwa pihak KBRI di Kamboja pernah mencatat adanya lima kasus pekerja migran Indonesia yang datang setiap hari. Untuk itu, ia tengah berupaya mencari solusi agar para pekerja migran Indonesia di Kamboja tidak terjebak dalam situasi yang merugikan.

“Sebagai Menko PM, tugas saya adalah memastikan agar para pekerja migran kita di sana tidak menjadi korban dan tidak terjerumus dalam praktik yang merugikan. Kami terus melakukan koordinasi agar tidak ada lagi WNI yang jadi korban,” kata Cak Imin.

Terkait tindakan penegakan hukum, Cak Imin menyatakan bahwa itu adalah kewenangan Menko Polkam, namun ia menekankan bahwa permasalahan ini harus ditangani secara komprehensif dan lintas negara, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Interpol, untuk melakukan penindakan dan pencegahan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menanggapi upaya pemerintah dalam memerangi judi online yang melibatkan lintas negara. Menurut Meutya, kolaborasi dengan platform teknologi global menjadi salah satu solusi untuk menangani masalah ini. “Kami terus berkomunikasi dengan perusahaan teknologi besar untuk memastikan mereka mengikuti aturan yang ada di Indonesia, sehingga dapat ikut berperan dalam upaya memberantas judi online,” ujarnya.

Meutya menyampaikan bahwa meskipun aturan mengenai judi online berbeda di setiap negara, sudah ada komitmen dari beberapa platform teknologi untuk mendukung Indonesia dalam memerangi praktik ilegal ini. “Kami yakin dengan kerja sama dan kekompakan semua pihak, termasuk dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, permasalahan judi online ini dapat diatasi,” ujar Meutya.

(JOHANSIRAIT)