Istana Tegaskan Tak Ada Reshuffle Agustus, Kabar Menteri PU Dody Hanggodo Dicopot Dibantah
JAKARTA Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan dicopot dari jabatannya dalam p
PEMERINTAHAN
JAKARTA, – Menteri Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa kuota haji yang dialokasikan untuk setiap daerah di Indonesia berbeda setiap tahunnya.
Perbedaan ini bergantung pada antrean pendaftaran dan tidak ada angka tetap untuk setiap provinsi.
"Kuota kita bagi sesuai undang-undang, berdasarkan antrean atau waiting list. Itu pasti sangat dinamis. Tahun ini Bekasi bisa naik tinggi, tahun depan turun. Daerah lain bisa sebaliknya," ujar Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).Baca Juga:
Menteri Haji menjelaskan bahwa perbedaan kuota tiap provinsi menyesuaikan lamanya masa tunggu pendaftar.
Sebagai contoh, jemaah Jawa Barat yang berangkat tahun ini mendaftar antara 2013–2014, sedangkan Jawa Timur mendaftar pada 2011–2012.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa masa tunggu rata-rata untuk pelaksanaan haji sekitar 26 tahun.
Menurut Dahnil, pembagian kuota 2026 akan berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, berbeda dengan kuota tahun 2025 yang dianggap tidak memiliki dasar hukum jelas.
"Kebijakan ini memastikan pembagian kuota sesuai aturan yang sah dan transparan, sekaligus mengakomodasi jumlah pendaftar yang terus berubah," ujar Dahnil.
Dengan sistem ini, setiap daerah memiliki kesempatan berangkat secara adil, meski kuota per provinsi bisa naik-turun dari tahun ke tahun, tergantung jumlah antrean pendaftar.*
(d/dh)
JAKARTA Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan dicopot dari jabatannya dalam p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjeratnya kepala daerah dalam operasi tangkap tan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), sebagai bagian dari ev
NASIONAL
LOMBOK BARAT Nama Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menjadi sorotan publik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yan
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo membuka peluang kembali mengajukan praperadilan jilid IV terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah beroperasi hingga a
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memilih irit bicara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak meninda
NASIONAL