Komisi III DPR Desak Hakim Bebaskan Amsal Sitepu yang Didakwa Korupsi Rp 202 Juta
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
Batubara-Permasalahan layanan mesin setor tunai di BRI bukan lagi cerita baru. Kejadian di Unit BRI Tanjung Tiram dan gerai Alfamidi pada 20 November 2024 kembali memperlihatkan betapa buruknya pengelolaan fasilitas perbankan ini. Mesin yang tidak tersedia uang atau mengalami gangguan jaringan telah menjadi “langganan” bagi para nasabah. Lalu, di mana tanggung jawab BRI sebagai salah satu bank terbesar di negeri ini?
Nasabah, yang seharusnya dimanjakan dengan pelayanan prima, justru terus menerus dihadapkan pada masalah yang tidak seharusnya terjadi. Komentar pedas dari nasabah berinisial S dan D adalah puncak dari kekecewaan mereka terhadap layanan BRI. Bahkan, D dengan tegas menduga adanya indikasi korupsi dalam pengadaan mesin setor tunai. Apakah ini hanya dugaan, atau memang ada kebenarannya?
Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Ketika keluhan serupa sudah berulang kali dilaporkan, termasuk oleh media seperti BITV, namun tidak ada perbaikan yang signifikan, publik layak mempertanyakan keseriusan BRI. Apakah bank ini hanya fokus mengejar keuntungan, tanpa peduli pada kualitas layanan yang mereka berikan?
Lebih ironis lagi, nasabah membandingkan layanan BRI dengan bank swasta yang dianggap lebih andal dan jarang mengalami masalah serupa. Padahal, BRI, dengan predikat sebagai salah satu bank negara, seharusnya menjadi teladan dalam memberikan pelayanan publik. Namun kenyataannya, BRI justru memberikan contoh buruk dalam pengelolaan infrastruktur perbankan.
Jika masalah ini terus dibiarkan, dampaknya akan jauh lebih besar. Kepercayaan nasabah bisa runtuh, dan itu adalah pukulan telak bagi reputasi BRI. Selain itu, dugaan adanya korupsi dalam pengadaan mesin setor tunai harus ditindaklanjuti secara serius. Audit menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan pemeliharaan mesin-mesin ini sangat diperlukan.
BRI harus segera bertindak. Jangan hanya berdiam diri dan menunggu hingga masalah ini mencuat ke ranah yang lebih luas. Sudah saatnya BRI memperbaiki layanan mereka, karena nasabah bukanlah objek penderita, melainkan mitra yang harus dihormati dan dilayani dengan sepenuh hati. Jika BRI tidak mampu berubah, maka wajar jika publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap bank ini.
Layanan buruk adalah cerminan dari manajemen yang buruk. BRI, sebagai lembaga keuangan besar, harus berbenah dan membuktikan bahwa mereka masih pantas menjadi bank pilihan rakyat Indonesia.
(RED)
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang menj
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai AlunAlun Kota Kisaran, Minggu (29/03/2026), saat sebanyak 1.200 peserta dari ber
OLAHRAGA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Senin (30/3/2026). IHSG turun 76,53 poin atau 1,08 persen ke
EKONOMI
JAKARTA Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) menyatakan siap membela Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditr
POLITIK